Home > Ragam Berita > Nasional > Pengamat Hukum Pidana : Tuntutan JPU Terhadap Ahok Mengarah pada Praktik Politik Transaksional

Pengamat Hukum Pidana : Tuntutan JPU Terhadap Ahok Mengarah pada Praktik Politik Transaksional

Jakarta – JPU telah menjatuhkan tuntutan terhadap terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namun, tuntutan tersebut dinilai penuh intervensi dan mengarah pada praktik politik transaksional. Hal itu diungkapkan pengamat hukum Pidana Nicholay Aprilindo.

Pengamat Hukum Pidana :  Tuntutan JPU Terhadap Ahok Mengarah pada Praktik Politik Transaksional

Ahok

“Tuntutan JPU sangat sumir dan penuh intervensi karena dibuat berdasarkan politik transaksional,” kata Nicholay pada Minggu (30/4/2017).

Karena itu menurutnya, dalam memutus hukuman, majelis hakim bisa mengesampingkan tuntutan tersebut. Diketahui, sidang pembacaan tuntutan Gubernur DKI Jakarta Ahok akan digelar Selasa 9 Mei 2017.

“Ada kewenangan majelis hakim untuk mengesampingkan itu. Dan itu dimungkinkan oleh undang-undang, ambil contoh ketika terdakwa dituntut bebas, namun majelis hakim memutus lima tahun penjara. Karena hakim adalah orang yang mandiri menjatuhkan vonis,” jelas dia.

Lebih lanjut ia menjelaskan, kecurigaan atas dugaan praktik politik transaksional ini dilatarbelakangi Jaksa Agung Muhamad Prasetyo yang diketahui berasal dari partai pendukung Ahok dalam Pilkada DKI. Sementara, dalam menyusun rencana tunututan (Rentut) JPU harus berkoordinasi dengan atasannya, dalam ini termasuk pula Prasetyo.

Baca juga: Pengamat Pidana Sangat Yakin Hakim Bakal Putuskan Vonis Ahok dengan Adil

“Dalam hal ini kan kita tahu dia (Jaksa Agung) sebagai orang Parpol. Kedua, dia melekat dengan kekuasaan yang ada, sedangkan kita ketahui dia sangat berperan penting di dalam membela (terdakwa),” papar dia.

Ahok sebelumnya dituntut menggunakan pasal 156 KUHP dengan hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Hal ini menjadi kontroversi sebab JPU menghapus dakwaan primer yakni pasal 156a KUHP tentang penodaan agama. (Tita Yanuantari – harianindo.com)

x

Check Also

Gerindra Tegaskan Nyatakan Tegaskan Belum Pilih Paslon untuk Pilgub Papua 2018

Gerindra Tegaskan Nyatakan Tegaskan Belum Pilih Paslon untuk Pilgub Papua 2018

Jakarta – Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria memberitahukan bahwa partainya belum memutuskan calon ...