Harian IndoJakarta – Presiden Joko Widodo membenarkan terkait pembahasan pembubaran ormas yang dinilai anti Pancasila dan kebhinnekaan di Indonesia.
“Ini yang mau dikalkulasi oleh Menko Polhukam. Dilihat payung hukumnya,” ujar Jokowi usai acara pengusaha Nahdliyin di Pesantren Luhur Al-Tsaqofah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2017).
“Nanti ditunggu saja ya dari Menko Polhukam. Belum tahu akan dilakukan apa,” kata dia.
Jokowi juga mengingatkan bahwa Negara Indonesia memang adalah negara demokrasi yang setiap warga negara dijamin kebebasannya untuk berekspresi dan berpendapat, namun tetap ada aturan hukumnya terkait rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar, termasuk mengganggu ketertiban umum dan keamanan nasional.
“Kalau sudah dirasa mengganggu. Itu yang akan dilakukan sesuatu oleh Menkopolhukam,” ujar Jokowi.
“Jangan sampai energi kita ini habis setiap harinya hanya untuk urusan-urusan yang tidak produktif. Apakah terus kita ulang-ulang seperti ini? Ndak. Ndak. Tidak. Saya sampaikan, tidak,” lanjut Jokowi
Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengaku sedang mengkaji wacana pembubaran ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila.
“Kalau ada suatu organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, ya dibubarkan. Kita tanya saja masyarakat, kalau ada ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, kamu biarkan tidak?” ujar Wiranto, Kamis (4/5/2017).
Namun demikian, Wiranto enggan untuk mengungkap ormas-ormas apa saja yang sedang ‘diteropong’ oleh pemerintah.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
