Home > Ragam Berita > Nasional > Kartu Jakarta Jomblo, Pengamat : “Kurang Kerjaan, Tidak Mutu”

Kartu Jakarta Jomblo, Pengamat : “Kurang Kerjaan, Tidak Mutu”

Jakarta – Wacana program yang telah disampaikan beberapa waktu lalu oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno terkait dengan Kartu Jakarta Jomblo atau KKJ mendapat kritikan dari salah seorang Pegamat kebijakan publik Agus Pambagi.

Kartu Jakarta Jomblo, Pengamat : "Kurang Kerjaan, Tidak Mutu"

Sandiaga Uno

Dalam program ini, Sandi akan memfasilitasi orang yang belum memiliki pasangan untuk melakukan perkenalan atau yang disebutkannya sebagai Taaruf, melalui pojok taaruf atau taaruf massal di Ruang Publik Terbuka Ramah Anak RPTRA. Agus Pambagi mengkritik rencana kebijakan tersebut merupakan bentuk campur tangan negara (pemerintah daerah) terhadap urusan privasi warganya.

“Itu kehidupan privat kok diatur negara, menurut saya itu kebijakan yang tidak jelas tidak mutu, kartunya buat apa? Engga ada dalam pikiran saya ada jomblo terus dikasih kartu gitu, menurut saya kurang kerjaan, harusnya bagaimana membuat Jakarta menjadi lebih baik,” kata Agus, Sabtu (6/5/2017).

Agus melanjutkan, seharusnya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih tersebut mempriotaskan dalam meningkatkan program pelayanan bagi masyarakat DKI Jakarta.

“Kalau diatur itu untuk apa, jomblo ini ada di mana? Kan ada di masyarakat, jadi begini aturan itu kan tugas negara mengatur supaya pelayanan pada masyarakat baik industri atau bisnis bisa berkembang dengan baik sehingga bisa berputar secara ekonomi sehingga makmur,” jelas Agus.

Agus menilai sebaiknya pemerintah DKI Jakarta yang akan datang memperhatikan sejumlah program utama di sektor bisnis dan transportasi, serta penanggulangan banjir dengan normalisasi sungai. Di sektor transportasi, Agus menyarankan pemerintah untuk memperhatikan pergerakan warga yang berubah, tidak lagi berpusat di kawasan Sudirman dan Kuningan namun mulai ke wilayah selatan.

Baca Juga : Pengacara Ahok Yakin Hakim Akan Berikan Vonis Bebas

“Pertama sederhanakan ijin-ijin di-online-kan, yang dilakukan ahok itu sudah bagus tinggal di tingkatkan,” tambah Agus.

“Dulu kan rencana dibuat pas jaman Pak Sutiyoso, sekarang sudah berubah, banyak kantor sekarang di TB Simatupang, itu yang harus diperhatikan,” kata dia.

(bimbim – www.harianindo.com)

x

Check Also

Kader Demokrat Layangkan Gugatan Rp 12,5 Miliar Kepada Roy Suryo

Kader Demokrat Layangkan Gugatan Rp 12,5 Miliar Kepada Roy Suryo

Sleman – Salah seorang kader Partai Demokrat, Ambar Tjahyono menggugat Roy Suryo Notodiprojo di Pengadilan ...

12465455_10205256660160520_652338149_o

Follow Kami Di Line @harianindo Friends Added

Portal Berita Indonesia

Saran dan Masukan Selalu Kami Tunggu Untuk Kami Membangun Portal Media Ini Agar Bisa Menjadi Lebih Baik Lagi. Hubungi Kami Jika Ada Saran, Keluhan atau Masukan Untuk Kami. Untuk Pemasangan Iklan Silahkan Kontak Kami di Page Pasang Iklan.

Aktual, Faktual dan Humanis