Jakarta – Yusril Ihza Mahendra selaku Pakar Hukum Tata Negara menilai apabila pasal-pasal penodaan agama harus tetap ada di dalam tata hukum kita. Yusril pun mengingatkan Pasal 29 UUD 45 dengan tegas menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Yusril Minta Pasal Penodaan Agama Harus Tetap Dipertahankan

Yusril Ihza Mahendra

“Karena itu, agama mendapat kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita. Bahkan Pembukaan UUD 45 menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa dan negara kita ini terjadi berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa,” ujar Yusril melalui pesan singkat, Rabu (11/5/2017).

Yusril melanjutkan, pasal-pasal penodaan agama tak hanya ada di dalam Pasal 156 dan 156a KUHP. Tetapi juga terdapat dalam pasal-pasal UU Nomor 1 PNPS 1965 tentang Larangan Penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

“Pasal 156a KUHP yang baru-baru ini digunakan hakim untuk menghukum Ahok adalah berasal dari UU Nomor 1 PNPS tahun 1965 itu,” ucap Yusril.

Iamengakui UU Nomor 1 PNPS 1965 sudah pernah diuji di MK untuk dibatalkan oleh sekelompok orang, termasuk Gus Dur. Namun MK dalam Putusannya Nomor 140/PUU-VII/2009 menolak permohonan tersebut untuk seluruhnya.

Dengan demikian, MK berpendapat sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukumnya, lanjut Yusril, di negara yang berdasar Pancasila, di mana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka keberadaan agama wajib dilindungi dari setiap penyalahgunaan dan penodaan.

Baca juga: Polisi Masih Kumpulkan Bukti untuk Tetapkan Rizieq sebagai Tersangka Kasus Pornografi

“Terhadap pelakunya dikenai pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP,” pungkas Yusril. (Yayan – harianindo.com)