Home > Ragam Berita > Nasional > DPR Imbau Polri Segera Membentuk Densus Tipikor

DPR Imbau Polri Segera Membentuk Densus Tipikor

Jakarta – Komisi III DPR RI telah menggelar rapat kerja dengan Kapolri beserta jajaran pada Selasa kemarin, 24 Mei 2017. Salah satu kesimpulannya adalah, DPR mendorong agar Polri membentuk Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

DPR Imbau Polri Segera Membentuk Densus Tipikor

Polri

Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Nasir Jamil, menjelaskan komisinya hanya mendorong pemerintah dan Polri untuk menelaah apakah Densus Tipikor memang dibutuhkan Kepolisian untuk mengusut kasus korupsi.

“Jadi bukan isu baru, isu lama. Jadi kalau di polisi ada Densus 88 yang tangani teroris, kenapa tak ada Densus Tipikor, tenaga dan SDM ada,” kata Nasir pada Rabu (24/5/2017).

Menurut dia, Komisi III meminta Kepolisian menelaah perlunya pembentukan Densus Tipikor karena nantinya juga harus dikonsultasikan dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Jadi tak bisa otomatis. Kan dipalajari, ditelaah, ke mana arahnya, roadmapnya seperti apa. Jadi kita dorong. Polri kaji. Jadi ini permulaan saja. Tak ada kaitannya dengan pembubaran KPK,” ujar Nasir.

Baca juga: Terkait Pencabutan Banding, Djarot Serahkan Keputusan kepada Keluarga Ahok

Nasir menjelaskan, bila dilihat UU KPK maka sebenarnya KPK hadir karena Kejaksaan dan Kepolisian tak efektif menangani kasus korupsi. Adanya densus ini dianggap untuk mengembalikan kepercayaan publik pada dua lembaga tersebut dalam menangani kasus korupsi.

“Jadi bisa sinergi dengan KPK. Selama ini polisi jaksa dalam kasus korupsi tak secemerlang KPK. Karena polisi banyak tugas, KPK hanya tangani korupsi. Makanya KPK lebih fokus dan leading. Untuk buktikan polisi tangani kasus korupsi dan sukses coba saja dipertimbangkan Densus Tipikor,” ujar Nasir. (Tita Yanuantari – harianindo.com)

x

Check Also

Sandiaga Uno Tak Melarang Pungutan RT/RW Ke Warga

Sandiaga Uno Tak Melarang Pungutan RT/RW Ke Warga

Jakarta – Media sosial dikejutkan dengan beredarnya surat pungutan sebesar Rp 100.000 per rumah di ...