Harian IndoPalangka Raya – Wacana pemindahan Ibu Kota ke wilayah Kalimantan semakin santer terdengar. Hal ini ternyata juga berdampak sosial bagi masyarakat di Kalimantan.
Menurut salah satu tokoh masyarakat Dayak, Kalimantan Tengah, Sabran Achmad, pemerintah sebaiknya segera menentukan pilihan lokasi yang akan dijadikan Ibu Kota yang baru dan merealisasikannya.
“Sebaiknya jangan hanya wacana saja, segera putuskan mana yang dipilih. Kasihan masyarakat Dayak jadi terombang-ambing karena dampaknya sangat luar biasa,” ujar Sabran Achmad ketika ditemui di rumahnya, di Palangka Raya, Minggu (9/7/2017).
Salah satu dampak yang mulai muncul dari wacana pemindahan Ibu Kota ini adalah naiknya harga tanah di Kalimantan Tengah.
“Karena itu, saya berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebaiknya dalam posisi menunggu saja dari pemerintah pusat, dan nanti setelah ada putusan, baru kemudian diambil langkah selanjutnya,” kata mantan Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah tersebut.
Sabran yang juga merupakan saksi mata peletakan batu pertama pendirian Kota Palangka Raya oleh Presiden Soekarno pada 17 Juli 1957 yang masih hidup ini menilai pendirian Kota Palangka Raya sangat istimewa, karena penetapan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai provinsi ke-17 dilakukan pada periode masa kerja Kabinet RI ke-17.
“Jadi bagi kami angka 17 itu merupakan angka keramat,” ujar Sabran Achmad.
Diwawancara secara terpisah, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran enggan untuk berkomentar soal wacana pemindahan Ibu Kota ke Palangka Raya.
“Saya tidak ada komentar, tapi gini, intinya gubernur tidak akan mendahului pimpinan tertinggi, yaitu presiden. Kalau Bapak Presiden sudah beri petunjuk, baru kami akan berikan komentar,” ujar Sugianto Sabran.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
