Home > Ragam Berita > Nasional > Komnas HAM Nilai Perppu Ormas Hapus Mekanisme Asas Legalitas

Komnas HAM Nilai Perppu Ormas Hapus Mekanisme Asas Legalitas

Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengingatkan pemerintah tentang bahaya penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Komnas HAM Nilai Perppu Ormas Hapus Mekanisme Asas Legalitas

Komnas HAM

Komisi berpendapat, perppu itu seolah menghapus mekanisme due process of law (asas legalitas) dalam pembubaran ormas yang dianggap melanggar atau menolak Pancasila. Perppu itu juga memosisikan ormas tertentu sebagai musuh, menurut persepsi pemerintah.

“Dan, setiap saat dapat dibasmi. Perppu ini menegaskan arogansi negara karena mengabaikan serta meniadakan proses hukum dalam pembekuan kegiatan ormas,” kata Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution pada Minggu pada (16/7/2017).

Ketimbang menerbitkan perppu tentang ormas yang dianggap solusi terlalu mewah, menurut Maneger, sebaiknya pemerintah lebih fokus dalam mengakselerasi pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru dan modern.

Jika tidak, katanya, perppu itu akan dianggap sebagai upaya penegakan hukum yang tidak adil sekaligus tidak beradab. Itu meretas jalan bagi pemerintah menjadi rezim otoritarian. “Ini malapetaka, apabila tidak segera direnungkan.”

Baca juga: Cegah Pungli, BPTJ Rilis Sistem Perizinan Online Angkutan

Maneger mengaku memahami niat pemerintah menerbitkan perppu itu untuk menjaga kedaulatan bangsa dan falsafah negara. Namun semua itu seyogianya dilakukan dengan cara-cara yang sesuai prinsip negara hukum sebagaimana mandat konstitusi.

“Cara-cara represif,” dia mengingatkan, “dalam sejarahnya telah menunjukkan tidak pernah berhasil mengubah keyakinan seseorang, malah sebaliknya dapat membuat seseorang semakin keras meyakini sesuatu,” tutupnya. (Tita Yanuantari – harianindo.com)

x

Check Also

Anggaran Rp 28 Miliar Untuk Tim Gubernur Mendapat Sorotan DPRD DKI

Anggaran Rp 28 Miliar Untuk Tim Gubernur Mendapat Sorotan DPRD DKI

Jakarta – Jhonny Simanjuntak selaku Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta memiliki penilaian bahwa ...