Home > Ragam Berita > Nasional > Ketua MPR Imbau Perppu Ormas Perlu Dievaluasi

Ketua MPR Imbau Perppu Ormas Perlu Dievaluasi

Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan, mengisyaratkan perlunya mengevaluasi Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Ketua MPR Imbau Perppu Ormas Perlu Dievaluasi

Zulkifli Hasan

Zulkifli menyebutkan satu kekeliruan fatal dalam Perppu itu adalah hukuman pidana selama 20 tahun penjara bagi orang atau pengurus ormas yang bertujuan mengganti atau mengubah Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 ayat (4).

Dia meminta, terutama poin itu, dikaji ulang karena berpotensi bertentangan dengan konstitusi. Pengertian “mengganti” atau “mengubah” bisa disalahgunakan atau disalahpahami, padahal UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan (amandemen) pada kurun waktu tahun 1999-2002. Tak tertutup kemungkinan pula amandemen serupa di masa mendatang.

“Itu harus dikaji (ulang) karena pada dasarnya UUD, kan, bisa diubah. UUD kita sebelumnya saja sudah pernah diubah–gimana,” Zulkifli menyoal ketika ditemui wartawan di Jakarta pada Minggu pada (16/7/2017).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu menyarankan pemerintah agar melibatkan banyak pihak dalam perumusan kebijakan, termasuk semacam pembuatan perppu. Kekeliruan seperti yang diungkapkannya sesungguhnya gara-gara kurang komunikasi dan sosialisasi. “Makanya sosialisasi dan komunikasikan; duduk bersama untuk membahas,” ujarnya. (Tita Yanuantari – harianindo.com)

x

Check Also

Ketua DPRD DKI AHeran Biaya Renovasi Kolam 8x4 Meter Butuh Rp 620 Juta

Ketua DPRD DKI Heran Biaya Renovasi Kolam 8×4 Meter Butuh Rp 620 Juta

Jakarta – Prasetyo Edi Marsudi selaku Ketua DPRD DKI Jakarta akhirnya angkat suara lantaran terdapat ...