Home > Ragam Berita > Nasional > KPK Resmi Tetapkan Setya Novanto Sebagai Tersangka E-KTP

KPK Resmi Tetapkan Setya Novanto Sebagai Tersangka E-KTP

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus E-KTP.

KPK Resmi Tetapkan Setya Novanto Sebagai Tersangka E-KTP

Sosok yang dulu dikenal dengan dugaan kasus “Papa Minta Saham” itu diduga terlibat dalam skandal mega korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) yang merugikan keuangan negara.

“KPK menetapkan saudara SN anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Senin (17/7/2017).

Menurut Agus, Setnov diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Novanto juga dituding menyalahgunakan jabatannya dalam pemberian proyek.

Novanto diduga telah merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun dari total nilai proyek Rp 5,9 triliun.

Pria yang menjabat sebagai ketua umum Golkar itu diduga melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jaksa yakin tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu dilakukan bersama-sama Setya Novanto.

Pernyataan itu dikemukakan oleh jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan untuk dua terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/6/2017).

“Telah terjadi kerja sama yang erat dan sadar yang dilakukan para terdakwa dengan Setya Novanto, Diah Anggraini, Drajat Wisnu, Isnu Edhi dan Andi Agustinus alias Andi Narogong,” ujar jaksa KPK Mufti Nur Irawan saat membacakan surat tuntutan.

Menurut jaksa, berdasarkan fakta dan teori hukum bisa disimpulkan bahwa pertemuan antara para terdakwa dengan Setya Novanto, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraini, dan Andi Narogong di Hotel Gran Melia Jakarta, mengindikasikan telah terjadi pembicaraan untuk sebuah kepentingan.

Andi selaku pengusaha berniat untuk mengerjakan proyek. Sementara Diah dan para terdakwa selaku birokrat yang mengatur kegiatan pengadaan barang dan jasa. Setya Novanto saat itu duduk sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR.

Dalam hal ini, Setnov memiliki pengaruh dalam proses pembuatan anggaran di Komisi II DPR RI.

Ditambah lagi, Ketua Komisi II DPR dipegang oleh Burhanuddin Napitupulu yang juga merupakan kader Fraksi Partai Golkar.

Seperti yang dipaparkan oleh jaksa, pertemuan itu adalah awal mula untuk melakukan persekongkolan jahat. Jaksa berpendapat bahwa yang hadir dalam pertemuan saat itu menyadari bahwa pertemuan itu tak diperbolehkan oleh hukum, serta norma kepatutan dan kepantasan.

Apalagi, pembicaraan itu dilakukan pada waktu yang cukup janggal, yaitu pada pukul 06.00 WIB. (Edy – harianindo.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Fadli Zon Kritik Cara Pemerintah Bubarkan Ormas

Fadli Zon Kritik Cara Pemerintah Bubarkan Ormas

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengeritik pencabutan status badan hukum Hizbut Tahrir ...