Home > Ragam Berita > Nasional > HTI Siapkan Demo Besar Untuk Menolak Perppu Ormas

HTI Siapkan Demo Besar Untuk Menolak Perppu Ormas

Jakarta – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dengan tegas ditolak oleh Organisasi Masyarakat (Ormas) Hazibut Tahrir Indonesia (HTI). Rencananya, HTI sendiri bakal menggelar aksi protes terkait adanya Perppu tersebut.

HTI Siapkan Demo Besar Untuk Menolak Perppu Ormas

HTI

“Besok Selasa (18/7/2017) di Patung Kuda (Jalan Merdeka Barat) kita akan ada aksi. Kita lihat di medsos udah banyak pengumuman aksi dilakukan di berbagai daerah termasuk di Jakarta,” kata Ketua DPP HTI Rahmat S Habib, di gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2017).

Rahmat menilai bahwa masyarakat Indonesia harus diberitahu bahwa perppu tersebut bisa mengancam kebebasan masyarakat. Oleh sebab itu, lanjut Rahmat, rakyat harus bangkit dan melakukan perlawanan.

“Makanya rakyat perlu diberitahu tentang pasal-pasal yang mengancam mereka. Kalau mereka tahu pasal yang mengancam mereka 5-20 tahun, hanya karena dia jadi anggota ormas tanpa ada kesalahan maka saya kira rakyat akan bangkit melakukan perlawanan,” ujarnya.

Sebelumnya HTI juga telah melaporkan adanya Perppu tersebut ke Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Mereka menganggap Perppu tersebut sebagai bentuk kediktatoran pemerintah.

“Jelas-jelas menunjukkan penguasa diktator penguasa yang menjadi musuh rakyatnya sendiri. Dalam konteks terakhir bagaimana pemerintahan yang semena-mena mengeluarkan perppu padahal ada syarat untuk mengeluarkan Peppu,” kata Rahmat.

Para anggota HTI mulai diterima oleh jajaran pengurus Komnas HAM sekitar pukul 11.00 WIB. Pertemuan itu berlangsung kurang lebih selama satu jam setengah. Dari pertemuan itu, tim hukum HTI, Ahmad Khozinudin berharap bisa mendapatkan rekomendasi dari Komnas HAM atas dikeluarkannya Perppu tentang Ormas tersebut.

Baca Juga : Bupati Anas Ajak Siswi Non Muslim Yang Dipaksa Berhijab Sarapan Bareng

“Kami akan meminta dari Komnas HAM melakukan penelitian kemudian investigasi dan kami harapkan muncul rekomendasi yang paling penting rekomendasi menyimpulkan bahwa rezim yang ada saat ini diktator, tiran dan tidak taat hukum dan berpotensi melanggar hak asasi manusia,” kata Ahmad.

(bimbim – harianindo.com)

x

Check Also

Profesor Coppel : "Kata Pribumi Yang Digunakan Anies Aneh Dalam Tiga Hal"

Profesor Coppel : “Kata Pribumi Yang Digunakan Anies Aneh Dalam Tiga Hal”

Jakarta – Pilihan kata “Pribumi” yang digunakan Anies Baswedan dalam pidatonya yang menimbulkan polemik itu, ...