Tanggapan Mendagri Terkait Peringatan Jokowi Soal Rendahnya Penyerapan APBD

Jakarta – Presiden Jokowi menyebutkan bahwa masih ada anggaran sebesar Rp 220 triliun yang berada di bank-bank daerah. Kemudian Joowi mengingatkan agar kepala daerah segera menggunakan dana tersebut.

“Itu yang akan disiapkan. Karena sampai hari ini saya lihat kemarin di rekening masih ada Rp 220 triliun yang berada di rekening-rekening BPD maupun di bank-bank yang lain. Uang ini ditunggu oleh rakyat, ditunggu realisasinya,” kata Jokowi, Minggu (13/08/2017).

Mendengar hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, pun turut angkat bicara. Tjahjo menyebutkan bahwa pihaknya secara berkala telah mengingatkan kepada setiap kepala daerah.

“Kemendagri secara periodik selalu membuat surat edaran kepada pemda/provinsi/kabupaten/kota untuk mengingatkan soal penyerapan anggaran,” kata Tjahjo, Minggu (13/08/2017).

Tjahjo kemudian menyebutkan bahwa ada beberapa mhal yang bisa menyebabkan rendahnya penyerapan APBD. Salah satunya adalah proses lelang yang kerap kali menjadi alasan pemerintah daerah.

Baca juga : Pemerintah Sebut Ada Lima Ormas Lagi Yang Akan Dibubarkan

“Realisasi penyerapan anggaran pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang belum optimal disebabkan berbagai hal, tidak selalu karena penyerapan anggarannya lambat, karena arahan Bapak Presiden sudah mengingatkan bahwa mulai Januari (awal tahun( harus dimulai lelang proyek. Sehingga tidak menumpuk di akhir tahun, agar pertumbuhan ekonomi daerah bergerak,” jelasnya.

Dia kemudian mencontohkan ada pemerintah daerah (pemda) yang berdalih jika uang proyek itu belum diambil oleh pihak ketiga. Sehingga terkesan dana proyek itu menumpuk di bank.

“Ada peda yang berdalih penyerapan sudah optimal tapi pihak ke-3 belum mengambil uangnya, sehingga kesannya uang tersimpan di Bank. Padahal sudah menjadi pemilik pihak ke-3 tapi belum diambil dan pihak ke-3 sudah bekerja dilapangan,” terangnya.

Meski begitu, Tjahjo mengakui bahwa arahan dari Jokowi wajib dijalankan demi menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pihaknya bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bappenas telah mengantongi data daerah yang belum optimal menggunakan APBD-nya.

“Tapi apapun peringatan dari Bapak Presiden harus menjadi perhatian kepala daerah dan pihak Kemendagri dan Kemenkeu serta Bappenas pegang data masing-masing daerah yang menyimpan uangnya di berbagai Bank khususnya bank Daerah,” ucapnya.
(Muspri-www.harianindo.com)