Harian IndoJakarta – Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan, Pemprov DKI Jakarta tidak akan memberikan dispensasi kepada warga yang sengaja menunggak sewa rusun. Bahkan pihaknya tidak segan-segan untuk mengusir warga yang memang membandel.
Menurut Djarot, tunggakan sewa rusun telah mencapai angka Rp 32 miliar dan itu harus diselesaikan.
“Tunggakan rusun tetap (ditagih). Saya sudah perintahkan Pak Agustino (Kadis Perumahan DKI Jakarta). Mereka yang menunggak dan sengaja enggak mau bayar, silakan keluar,” kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2017).
Djarot menambahkan, penghuni rusun tidak bisa seenaknya saja tinggal di sana tanpa membayar, kecuali mereka yang benar-benar tidak mampu dan tidak bisa bekerja.
“Mereka tidak bisa ongkang-ongkang kaki saja. Hidup itu harus berjuang, enggak bisa semuanya gratisan,” ujarnya.
“Yang lain kami beri bantuan, subsidi, tapi harus dibayar sisa angsurannya,” tambahnya.
Djarot juga menjelaskan, pihak Pemprov DKI telah memberikan surat peringatan satu hingga ketiga kepada penghuni yang masih menunggak. Bila hingga surat peringatan ketiga warga belum juga membayar maka mereka harus keluar dari rusun.
“Ini pembelajaran. Hidup di Jakarta harus penuh perjuangan, ya bekerja dong. Beli pulsa sama beli rokok bisa, masa bayar sewa tidak bisa,” tuturnya.
Menurut keterangan Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti, dikhawatirkan kebiasaan menunggak ini menjadi ‘virus’ yang menular ke penghuni rusun lainnya bila tidak segera ditindak.
“Saya takutnya satu virus didiamkan menyebar ke virus lainnya. Semua warga akhirnya termotivasi untuk tidak membayar sewa karena tidak ada tindakan. Ya ikut-ikutan, sudah banyak,” kata Meli.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
