Home > Ragam Berita > Nasional > Fadli Zon Tanggapi Pelaporan Dirinya Ke MKD DPR

Fadli Zon Tanggapi Pelaporan Dirinya Ke MKD DPR

Jakarta – Fadli Zon menilai pengaduan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sudah salah tujuan. Fadli dilaporkan lantaran menandatangani surat permintaan penundaan penyidikan kasus Setya Novanto di KPK.

Fadli Zon Tanggapi Pelaporan Dirinya Ke MKD DPR

Saat ditemui di Gedung Nusantara III, dirinya berkata “Saya kira salah alamat ya, banyak orang berkomentar tentang surat itu, namun tidak pernah baca suratnya sehingga yang diproduksi dan direproduksi adalah berita-berita hoaks,”

Karena itu, menurut dia, surat yang dituliskannya itu sama seperti surat-surat yang pernah dituliskannya kepada beberapa lembaga terkait aspirasi masyarakat. “Tidak pernah saya meminta menunda pemeriksaan kepada aparat penegak hukum. Isinya meneruskan surat aspirasi,” ujarnya.

“Terkait surat yang saya kirimkan, saya diskusikan dengan yang lain, namun sesuai domainnya bidang masing-masing Pimpinan DPR. Kalau saya tidak melakukan itu, saya diskriminatif,” katanya.

Ia juga melanjutkan bahwa “Saya hanya meneruskan aspirasi saja, jadi itu permintaan Novanto,”

Fadli mengatakan, permintaan Novanto itu sama seperti halnya masyarakat umum yang banyak meminta hal yang sama sehingga dirinya hanya meneruskan permintaan tersebut. Menurut dia, seluruh Pimpinan DPR mengetahui surat permintaan dari Novanto tersebut dan meneruskannya kepada dirinya karena merupakan Wakil Ketua DPR bidang Politik dan Keamanan.

Atas pernyataan Fadli tersebut, Koordinator MAKI Boyamin Saiman melaporkan Fadli Zon ke MKD karena diduga melanggar kode etik dalam bentuk mengirim surat kepada KPK, berisi permintaan penundaan pemeriksaan Setya Novanto dalam perkara dugaan korupsi KTP Elektronik. MAKI menduga pelanggaran tersebut terkait menyalahgunakan wewenang melakukan intervensi proses penegakan hukum. Perbuatan tersebut, menurut Boyamin, tidak patut dan merendahkan harkat martabat lembaga DPR.

(Ikhsan Djuhandar – harianindo.com)

x

Check Also

Pemprov DKI Diimbau Berikan Penjelasan Terkait Penaikan NJOP PBB-P2

Pemprov DKI Diimbau Berikan Penjelasan Terkait Penaikan NJOP PBB-P2

Jakarta – Anggota Komisi C DPRD DKI Ruslan Amsyari meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) menjelaskan penaikan ...