Harian IndoJakarta – Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2011 Haryono Umar, menilai ada sedikit perbedaan situasi dan keputusan yang terjadi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo terkait upaya pelemahan KPK.
“Saya alami waktu jamannya Pak SBY. Waktu itu kan Pak Antasari bermasalah, kemudian juga Bibit dan Chandra waktu itu pernah ditahan, sehingga tinggal kami berdua. Secara hukum tidak mungkin menjalankan KPK. KPK saat itu bisa dibubarkan,” kata Haryono, dalam diskusi yang digelar Para Syndicate di Jakarta, Jumat (15/9/2017).
Saat itu menurut penuturan Hayono, SBY langsung mengambil langkah cepat dengan menunjuk tiga orang pelaksana tugas untuk menjadi Pimpinan KPK.
Di samping itu, SBY juga memutuskan untuk melakukan deponering atau mengesampingkan perkara yang menjerat para Pimpinan KPK.
“Hal demikian, sebetulnya memang Presiden waktu itu bisa mengendalikan. Karena kepolisian dan kejaksaan ada di bawah Presiden, sehingga presiden waktu itu ambil langkah,” katanya.
Sedangkan pelemahan KPK yang terjadi sekarang ini menurut Hayono berbeda karena dilakukan oleh para politisi pendukung pemerintah dengan menggulirkan hak angket.
“Kondisinya adalah, mereka tidak dikendalikan oleh Presiden, yaitu para politikus, orang yang jadi gantungannya Presiden. Kalau dulu, orang yang bergantung pada Presiden,” ujarnya.
Karena itu, Hayono berharap agar Presiden Jokowi bisa mengambil keputusan cepat dan tepat di tengah tekanan parpol pendukungnya.
“Mudah mudahan apa yang dikatakan Presiden, bahwa dia tak mau KPK diperlemah, betul betul dilaksanakan,” ujarnya.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
