Home > Ragam Berita > Nasional > Inilah Alasan Wakil Ketua KPK Nilai UU Tipikor Primitif

Inilah Alasan Wakil Ketua KPK Nilai UU Tipikor Primitif

Jakarta – Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai primitif karena tidak bisa menjerat pelaku korupsi di sektor swasta. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif menyebut KPK baru bisa menjerat pelaku korupsi yang berhubungan dengan penyelenggara dan keuangan negara.

Inilah Alasan Wakil Ketua KPK Nilai UU Tipikor Primitif

“Murni sektor privat tidak bisa, karena tidak ada keuangan negara dan penyelenggara negara, itu primitifnya,” kata Laode pada Rabu (4/10/2017).

Padahal, kata Laode, berdasarkan data penindakan KPK beberapa tahun belakangan ini justru menunjukkan kalau korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan sektor swasta jumlahnya berimbang.

Di hadapan para pengusaha anggota Kadin, Syarif menyebut saat ini FBI atau Biro Investigasi Federal di Amerika Serikat tengah mengusut skandal besar yang melibatkan Liga Basket Amerika Serikat dan pihak sponsor. “Kalau di Indonesia itu enggak bisa diapa-apain,” kata dia.

Baca juga: Menhub : Kereta Anjlok di Manggarai Bakal Segera Dievaluasi

Tak hanya mengenai penindakan, Laode mengakui KPK juga terlambat untuk melakukan pencegahan korupsi di sektor swasta. Menurut dia, KPK ingin meniru upaya dari Independent Commission Against Corruption (ICAC) atau Komisi Pemberantasan Korupsi milik Hong Kong yang mefokuskan pencegahan korupsi di sektor swasta.

Laode tidak menjelaskan secara langsung apakah ia menginginkan undang-undang tersebut harus direvisi segera atau tidak. Namun ia mengatakan setidaknya KPK sudah memulai dengan melakukan pencegahan korupsi di sektor swasta, seperti dalam kerjasama dengan Kadin. (Tita Yanuantari – harianindo.com)

x

Check Also

Anggaran Untuk Basmi Tikus di Rumah Dinas dan Balai Kota DKI Mencapai Rp 280 Juta

Anggaran Untuk Basmi Tikus di Rumah Dinas dan Balai Kota DKI Mencapai Rp 280 Juta

Jakarta – Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta, salah satu alokasi ...