Harian IndoJakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastika proyek reklamasi Teluk Jakarta yang sempat terhenti karena diberlakukannya saksi administrasi bagi pengembang Pulau C,D, dan G.
Menurut Luhut, beberapa pihak telah dilibatkan dalam kajian ulang proyek reklamasi tersebut yang pengawasan dan evaluasainya dilakukan oleh PT PLN, PT Nusantara Regas, dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE).
“Khusus untuk (keputusan keberlanjutan reklamasi) Pulau G, seluruh syarat administratif telah dipenuhi pengembang pulau tersebut (PT Muara Wisesa Samudra),” kata Luhut, Minggu (8/10/2017).
Khusus masalah dengan PT PLN terkait aliran listrik PLTU Muara Karang, PT Muara Wisesa Samudra, telah menyelesaikannya dengan membangun terowongan bawah tanah dan kolam berisi air pendingin yang akan disalurkan ke PLTU Muara Karang.
“Biaya pembangunan terowongan itu dibebankan kepada pengembang Pulau G,” kata Luhut.
Kajian teknisnya sendiri telah dilakukan oleh PLN yang bekerjasama dengan Pertamina, Bappenas, serta para ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Belanda, Jepang, Korea Selatan, dan kementerian terkait.
“Menteri LHK telah mencabut sanksi administratif Pulau C, Pulau D dan Pulau G, karena pengembang telah memenuhi sanksi moratorium dari pemerintah pusat karena masalah analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Atas dasar itulah saya mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 pada hari Kamis,” ujar Luhut.
Luhut juga meminta Pemprov DKI Jakarta ikut melakukan pengawasan sesuai kewenangannya agar pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta dapat tetap dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
