Harian IndoJakarta – Reklamasi Teluk Jakarta tidak bisa berjalan sebelum ada proses penegakan hukum yang pasti terhadap pelanggaran demi pelanggaran yang sudah dilakukan oleh pengembang. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade.
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno
“Masa iya warga kampung Akuarium digusur, warga Bukit Duri digusur, lalu ada bangunan yang nyata-nyata tidak punya IMB di pulau reklamasi tidak digusur. Ini kan soal penegakan hukum dan kesetaraan di mata hukum,” kata Andre di jakarta, Minggu (29/10/2017).
Oleh karena itu, Andre meminta kepada pasangan Anies-Sandi agar tidak merasa takut terhadap sikap pengembang. Pasalnya ia yakin bahwa masih ada rakyat DKI Jakarta yang siap mendukung Anies-Sandi dari belakang.
“Seandainya pengembang minta ganti rugi karena reklamasi dihentikan, Anies-Sandi bisa membuka posko sumbangan koin,” jelasnya.
Baca juga : Petinggi Golkar Penyebut Jakarta Tenggelam 2040 Jika Menolak Reklamasi
Andre merasa optimis bahwa nantinya rakyat Indonesia akan tergerak hatinya sehingga memberikan uang koin untuk pengembang, jika ternyata nantinya pengembang memaksakan untuk tetap meminta ganti rugi atas sikap tegas Anies-Sandi yang tidak memberikan izin sebelum proses hukum dijalankan dengan baik.
“Catat ya, reklamasi kewenangan gubernur bukan kewenangan dari pengembang,” tegasnya.
Hal itu juga sesuai dengan salah satu komitmen Gerindra dan Ketua Umumnya Prabowo Subianto dimana akan menolak reklamasi Teluk Jakarta jika tidak adanya penegakan hukum secara pasti.
“Rakyat Jakarta juga sudah melaksanakan referendum melalui Pilkada DKI yang dimenangkan Anies-Sandi yang notabene menolak reklamasi,” pungkasnya.
(Muspri-www.harianindo.com)
