Harian IndoJakarta – Pemeriksaan Ketua DPR RI Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami kendala. Pasalnya pria yang biasa disebut Setnov ini akan meminta perlindungan dari sejumlah pihak termasuk dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Setya Novanto dan Presiden Joko Widodo
Pernyataan tersebut diungkapkan secara langsung oleh Kuasa Hukum Setnov, Fredrich Yunadi. Awal bulan November ini Setnov menolak untuk memenuhi panggilan pemeriksaan dari KPK terkait statusnya sebagai saksi perkara korupsi e-KTP untuk tersangka Anang Sugiana.
“Kami akan meminta perlindungan pada Presiden Jokowi, termasuk pada polisi dan TNI,” kata Fredrich di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Jakarta, Minggu (12/11/2017).
Penolakan pemeriksaan tersebut disampaikan secara langsung oleh Setnov melalui sebuah surat yang dikirimkan ke KPK. Alasan yang diungkapkan Setnov adalah pemeriksaan dirinya harus ada izin tertulis dari Presiden Jokowi.
Baca juga : Mahfud MD Tanggapi Penetapan Kembali Status Tersangka Setya Novanto
Fredrich bersikukuh pada daluhnya bahwa KPK harus meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk memeriksa Setnov. Menurutnya anggota DPR memiliki hak untuk kebal dari hukum.
“UUD 1945 Pasal 20a, anggota Dewan memiliki hak bicara, bertanya, mengawasi dan punya imunitas. Anggota Dewan tidak bisa disentuh,” tegasnya.
Meski begitu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa KPK tidak membutuhkan izin dari Presiden Jokowi untuk memeriksa Setnov. Menurut Kalla hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Fredrich juga telah melaporkan KPK ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia. Menurutnya, langkah pidana tersebut terpaksa ditempuh dengan alasan pihaknya menganggap KPK telah melanggar putusan pengadilan dengan kembali menetapkan Setnov sebagai tersangka.
(Muspri-www.harianindo.com)
