Home > Ragam Berita > Nasional > Anies-Sandi Diminta Hentikan Penggusuran Warga Demi Normalisasi Sungai

Anies-Sandi Diminta Hentikan Penggusuran Warga Demi Normalisasi Sungai

Jakarta – Forum Kampung Kota akhirnya ungkapkan permintaanya untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar tak melanjutkan program normalisasi sungai dengan cara menggusur warga dan membeton dinding sungai.

Anies-Sandi Diminta Hentikan Penggusuran Warga Demi Normalisasi Sungai

Sandyawan Sumardi selaku ketua Komunitas Ciliwung Merdeka berkata bahwa “Banyak warga berharap Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tidak mengulangi kesalahan kebijakan pendahulunya yang melanggar prinsip kota berkeadilan, lestari, dan manusiawi, juga sikap yang tanpa dialog dengan warga atau memahami duduk perkara secara saksama tetapi dengan cepat menyematkan label-label liar, pelanggar aturan,”

Forum ini memiliki penilaian bahwa aturan soal menjaga sempadan sungai dibuat sepihak dan dengan motif politis. Mereka juga menilai bahwa sudah ada banyak data dan riset yang menunjukkan bahwa normalisasi dengan cara betonisasi yang diterapkan dari hulu ke hilir adalah cara yang justru akan menimbulkan banyak masalah.

“Pemerintah pusat memang meresepkan betonisasi untuk kota Jakarta dan banyak kota lainnya. Tetapi kami yakin Jakarta bisa menjadi pionir dalam hal mencari tata kelola air yang lebih melibatkan warga (bottom-up) dan lebih berkeadilan sosial,” kata forum itu.

Forum Kampung Kota meyakini selain betonisasi, ada cara lain yang dapat membuat Jakarta bebas banjir. Menurut mereka, betonisasi sudah mulai ditinggalkan negara-negara maju yang kini berfokus kembali ke penghijauan.

Hal itu dikuatkan dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengamanatkan pemerintah membangun dengan melibatkan warga.

(Ikhsan Djuhandar – harianindo.com)

x

Check Also

Anies Realisasikan Janji Kampanye Lewat Raperda Reklamasi

Anies Realisasikan Janji Kampanye Lewat Raperda Reklamasi

Jakarta – Belum lama ini, Anies Baswedan telah mencabut usulan dua rancangan peraturan daerah terkait ...