Home > Ragam Berita > Nasional > Ditjen Otda Kemendagri Tak Setuju Anies-Sandi Hapus LPJ RT/RW

Ditjen Otda Kemendagri Tak Setuju Anies-Sandi Hapus LPJ RT/RW

Jakarta – Sumarsono selaku Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri kali ungkapkan ketidaksetujuannya mengenai penghapusan laporan pertanggung jawaban (LPJ) dana operasional RT/RW.

Ditjen Otda Kemendagri Tak Setuju Anies-Sandi Hapus LPJ RT/RW

Melalui pesan tertulis, Sumarsono menyampaikan bahwa “Setiap sen rupiah uang negara, termasuk APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), wajib dipertanggungjawabkan. Ini, soal akuntabilitas publik,”

Sumarsono menuturkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) tertulis harus ada pertanggungjawaban pengeluaran APBD, tak terkecuali yang digunakan untuk biaya operasional RT/RW. Jika memang keberatan, bisa dilakukan perubahan dalam format ataupun teknis penyampaian.

“Namun dengan tetap memedomani kaidah-kaidah hukum administrasi negara yang ada,” lanjut dia.

“Kwitansi bisa di upload (unggah) dan di cek ke lapangan (sejauh perlu). Teknisnya, diserahkan ke Pemda untuk mengaturnya, yang paling memudahkan dan realistis tidak memberatkan RT/RW” kata Sumarsono.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan menghapus kewajiban ketua RT/RW membuat laporan pertanggungjawaban dana operasional. Anies percaya ketua RT/RW menggunakan dana operasional dengan baik.

(Ikhsan Djuhandar – harianindo.com)

x

Check Also

Viral, Nenek di Tulungagung Lakukan Shalat di Tengah Jalan

Viral, Nenek di Tulungagung Lakukan Shalat di Tengah Jalan

Jakarta – Kemarin, beberapa warga yang melintas di Perempatan Gragalan Tulungagung dibuat terkejut dengan pemandangan ...