Harian IndoJakarta – M Hanif Dhakiri selaku Menteri Ketenagakerjaan kali ini menanggapi soal dirinya yang dikomentari oleh Presiden terkait dengan perencanaan anggaran di kementeriannya.
Dirinya membela diri dengan mengatakan bahwa sebagian media tidak komplet atau tidak utuh mengutip pidato Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Hanif berujar bahwa “Lha, wong itu judulnya Presiden memuji, memberikan apresiasi ke Kemnaker dan meminta para menteri serta gubernur mencontoh Kemnaker, kok jadinya disebut menyentil, nyemprot, atau marah. Kebalik-balik itu,”
“Inti dari pesan Bapak Presiden itu adalah bahwa menteri atau kepala daerah harus mengawal dan memonitor perencanaan kegiatan dan anggaran hingga detail. Tujuannya agar perencanaan anggaran dapat lebih efisien dan berorientasi output. Itu tercermin dari alokasi belanja inti yang harus lebih dominan, bukan belanja pendukung seperti rapat dan lain-lain itu. Alhamdulillah di Kemnaker sudah kita ubah dan karena itu dijadikan contoh oleh Presiden dalam pidato kemarin,” ucapnya.
Kemudian dirinya menjelaskan lebih lanjut bahwa masalah perencanaan anggaran bukan masalah teknis, melainkan politis. Jika selama ini penyusunan anggaran terlihat proporsi belanja pendukung yang terlalu besar, hal itu bukan karena jajaran birokrasi tidak tahu. Berdasarkan pengalamannya, lanjut Hanif, hal itu karena political will yang lemah dari sebagian jajaran birokrasi untuk membuat perencanaan kegiatan dan anggaran yang berorientasi pada output.
Oleh karena itu, kontrol dari atasan hingga tingkat menteri atau kepala daerah menjadi sangat penting. Jangan sampai atasan hanya terima beres dari bawahan.
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)
