Home > Ragam Berita > Nasional > Ombudsman Pertanyakan Modalitas Hukum Penutupan Jalan di Kawasan Tanah Abang

Ombudsman Pertanyakan Modalitas Hukum Penutupan Jalan di Kawasan Tanah Abang

Jakarta – Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Adrianus Meliala mengatakan bahwa penataan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan memberikan satu jalur jalan raya kepada pedagang kaki lima (PKL) berpotensi maladministrasi. Pasalnya kebijakan tersebut belum memiliki dasar hukum dan bisa merugikan sebagian warga lainnya.

Ombudsman Pertanyakan Modalitas Hukum Penutupan Jalan di Kawasan Tanah Abang

Ombudsman Pertanyakan Modalitas Hukum Penutupan Jalan di Kawasan Tanah Abang

“Mungkin ini salah satu cara Gubernur Anies Baswedan membuat maju kotanya. Permasalahannya, bagaimana dengan modalitas hukumnya? Terlalu banyak ketentuan yang dilanggar. Ada potensi malaadministrasi,” kata Adrianus seperti yang dilansir dari Media Indonesia, Sabtu (30/12/2017).

Lebih lanjut Adrianus menjelaskan bahwa dalam hal dasar hukum, kebijakan yang sudah mulai diterapkan itu dapat bertentangan dengan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.

Baca juga : Polda Metro Jaya Minta Pemprov Relokasi PKL Tanah Abang ke BloK G

Atas dasar itu, ia menyarankan Pemprov DKI menerbitkan peraturan dae¬rah atau peraturan gubernur yang secara khusus mengatur kebijakan penataan PKL. Aturan tersebut dapat menjadi dasar hukum kebijakan di Tanah Abang.

Selain itu, Adrianus melihat dalam hal kepentingan umum, penempatan PKL di jalanan itu memberi kerugian kepada pihak lain. Karena itu, pihaknya akan berkoordinasi internal bulan depan untuk memastikan potensi malaadministrasi pada penataan PKL di Tanah Abang.

“Kebijakan ini juga merugikan pemangku kepentingan lain, seperti pemilik toko yang rugi karena kebijakan yang tak berpihak kepadanya. Apakah ini dalam rangka kebijakan atau malaadministrasi? Harus jelas. Kesan kami ini maladministrasi untuk sementara. Nanti kalau memang ada malaadministrasi baru, kami berikan rekomendasi dan rekomendasi sifatnya mengikat,” pungkasnya.
(Muspri-hairanindo.com)

x

Check Also

PKS-Demokrat Jajaki Kemungkinan Poros Ketiga, Bagaimana Nasib Gerindra?

PKS-Demokrat Jajaki Kemungkinan Poros Ketiga, Bagaimana Nasib Gerindra?

Jakarta – Perihal poros ketiga dalam Pilpres nanti, ternyata Partai Demokrat dan PKS sudah memprediksi ...