Harian IndoJakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, pengembalian uang kepada pengembang pulau reklamasi oleh Pemprov DKI Jakarta tidak menggunakan dana dari APBD.
Anies juga menambahkan, merupakan hal yang mudah bagi Pemprov DKI untuk mengembalikan dana tersebut.
“Pemprov DKI dalam hal terkait pajak dan lain-lain akan dengan sangat mudah sekali mengembalikan pajak, enggak ada masalah sama sekali dan bukan pakai APBD,” kata Anies di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018) malam.
Pengambalian uang pengembang pulau reklamasi akan menggunakan uang pajak pengembang itu sendiri.
“Tapi, ya uang ini dikembalikan dari pembayaran pajak mereka dan pajak itu masih ada catatan. Namun, tidak akan saya jelaskan di sini sekarang,” ujar Anies.
“Kami akan jelaskan lengkap bahwa pajak yang masuk secara sekonyong-konyong itu banyak catatan,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno juga mengatakan, Pemrov DKI akan mengembalikan uang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp 483 miliar kepada pengembang pulau reklamasi.
“Kami siap (mengembalikan) dan kami memiliki argumentasi hukum yang kuat. Oleh karena itu, kami yakin untuk menjalankan proses ini dengan langkah-langkah selanjutnya,” kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/1/2018) lalu.
Terkait rencana pengembalian uang ini, akar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan asal dari uang tersebut.
“Pemprov dapat uang dari mana? Itu harus dibicarakan dengan DPRD. Kalau dibilang siap membayar kembali pasti pakai uang APBD,” kata Yusril, Sabtu (13/1/2018).
Selain itu, dengan membatalkan proyek reklamasi hanya akan membuat pulau-pulau yang telah dibangun menjadi sis-sia, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untu keperluan bersama.
“Pulaunya ini sudah jadi, kalau enggak dipakai mau diapakan? Mubazir nantinya,” kata Yusril.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
