Home > Ragam Berita > Nasional > Jusuf Kalla Nilai Enggartiasto Lukita Kurang Paham Aturan Impor Beras

Jusuf Kalla Nilai Enggartiasto Lukita Kurang Paham Aturan Impor Beras

Jakarta – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyebutkan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita kurang paham aturan soal impor beras.

Jusuf Kalla Nilai Enggartiasto Lukita Kurang Paham Aturan Impor Beras

Wakil Presiden Jusif Kalla

Alasannya, Enggar justru menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan bukan Perum Bulog sebagai BUMN yang mengimpor beras tersebut “Mungkin Menteri Perdagangan kurang mempelajari tentang aturan-aturan itu,” ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (16/1/2018).

Padahal, menurut Kalla, seharusnya yang diberikan tugas melakukan impor dalam upaya menjaga stabilitas harga adalah Perum Bulog. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d Perpres Nomor 48/2016 dan diktum ketujuh angka 3 Inpres Nomor 5/2015.

“Memang dua inpres itu jelas bahwa Bulog,” ujar Kalla.

Meskipun, akhirnya kebijakan impor 500.000 ton beras dari Thailand dan Vietnam melalui PPI itu dibatalkan dan dialihkan kepada Perum Bulog.

“Begitu disampaikan, Menteri Perdagangan langsung ikut dan menyesuaikan diri,” kata Kalla.

Ombudsman sebelumnya mengungkap temuan yang mengindikasikan adanya pelanggaran atau maladministrasi dalam proses impor beras yang rencananya akan dilakukan pada akhir Januari 2018 tersebut.

Baca juga: OSO : Saya Tetap Ketum Hanura yang Sah

Pelanggaran tersebut antara lain terkait kurangnya kehati-hatian dalam melakukan impor, serta soal kewenangan impor, termasuk penyampaian informasi stok yang tidak akurat.

Apalagi, selama ini Kementerian Pertanian selalu menyebut bahwa stok beras mencukupi. Sedangkan setelah dilakukan tinjauan lapangan, stok beras ternyata tidak cukup dan distribusinya tidak merata. (Tita Yanuantari – harianindo.com)

x

Check Also

Anies Minta Warga Laporkan Ormas Yang Minta THR

Anies Minta Warga Laporkan Ormas Yang Minta THR

Jakarta – Beberapa waktu belakangan ini dimedia sosial sudah beredar surat yang diduga permohonan permintaan ...