Home > Ragam Berita > Nasional > Terkait Pembukaan Pembatas Rumput di Monas, Sandiaga Bakal Temui DPRD

Terkait Pembukaan Pembatas Rumput di Monas, Sandiaga Bakal Temui DPRD

Jakarta – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi geram dengan kebijakan pemerintahan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin yang mengeluarkan keputusan soal pembukaan pembatas rumput di Monumen Nasional (Monas).

Terkait Pembukaan Pembatas Rumput di Monas, Sandiaga Bakal Temui DPRD

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno berencana menemui politikus Partai Demokrai Indonesia Perjuangan (PDIP) itu. Ia akan menjelaskan kalau keputusan itu hanya semata-mata untuk mensukseskan program Asian Games.

“Kita harus sukseskan nih program Asian Games dan ini pesan dari Presiden langsung. Nanti saya akan koordinasi sama DPRD soal itu,” kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2018).

Politikus Partai Gerindra itu meminta kepada jajaran legislatif untuk dapat membantu mencarikan solusi yang pas terkait masalah tersebut. Bahkan, dirinya pun ingin duduk bersama dengan anggota parlemen agar dapat menyelesaikan persoalan kemacetan di Ibu Kota sebelum perhelatan Asian Games berlangsung.

Baca juga: Wiranto Tegaskan Permasalahan di Kubu Hanura Sudah Selesai

“Jadi, makasih masukannya Pak Pras, kita ingin bantuan pemikiran. Tapi Asian Games yang mereka khawatirkan bukan Monas, bukan yang lain-lain. Tapi kemacetan itu, itu yang perlu kita pikirkan dan saya nanti juga lapor ke Pak Pras,” imbuhnya.

“Saya enggak setuju, enggak realistik rumput boleh diinjak-injak. Ini Ibu Kota sekarang kan lihat kumuh,” ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Becak Beroperasi Lagi di DKI, Dirlantas : "Itu Perlu Dikaji Lagi"

Becak Beroperasi Lagi di DKI, Dirlantas : “Itu Perlu Dikaji Lagi”

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerapkan sebuah kebijakan baru tentang pencabutan izin ...