Home > Ragam Berita > Nasional > PDIP Minta Anies-Sandi Menunjukkan Aturan Mana Yang Tidak Dilanggar Terkait Pengoperasian Becak Kembali

PDIP Minta Anies-Sandi Menunjukkan Aturan Mana Yang Tidak Dilanggar Terkait Pengoperasian Becak Kembali

Jakarta – Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, meminta agar Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tidak asal menuduh dan mencari kambing hitam soal mobilisasi becak dari luar daerahyang masuk ke Jakarta.

PDIP Minta Anies-Sandi Menunjukkan Aturan Mana Yang Tidak Dilanggar Terkait Pengoperasian Becak Kembali

Menurut Gembong, Sandi seharusnya langsung mengungkapkan siapa yang ada di balik mobilisasi becak yang ia sebut itu.

“Wagub itu kan punya intelijen, punya perangkat, saya pikir nggak perlu menuduh itu. Langsung berdasarkan intelijen dan perangkat yang dia punya, tangkap, tunjukan siapa yang memobilisasi itu,” kata Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Gembong justru menduga masalah kedatangan becak dari luar daerah ke Jakarta ini justru karena adanya rencana Anies-Sandi yang ingin mengoperasikan becak kembali di wilayah Jakarta.

“Kenapa yang namanya becak jadi persoalan? karena ulah atau ucapan atau pernyataan dari Gubernur yang membuka pintu membolehkan becak,” tegasnya.

“Jangan cari kambing hitam. Jangan kambing hitam lah, kalau kambing hitam sudah biasa. Jadi jangan cari celah bagaimana untuk memperkuat pernyataan Pak Anies dan Pak Sandi bahwa apa yang dikatakan itu benar. Benar bahwa dia tidak melanggar aturan,” tambahnya.

Gembong juga menambahkan, dari pada mencari kambing hitam lebih baik Anies-Sandi menunjukkan aturan yang mendukung pengoperasian becak kembali.

“Tunjukan pada Fraksi PDI Perjuangan UU mana, peraturan mana yang tidak dilanggar oleh Pak Anies dan Pak Sandi ketika memutuskan memperbolehkan becak beroperasi di Jakarta, itu saja,” tutup Gembong.
(samsul arifin – harianindo.com)

x

Check Also

Eggi Sudjana Siap Hadang Pengajuan PK Ahok

Eggi Sudjana Siap Hadang Pengajuan PK Ahok

Jakarta – Beredar salinan berkas permohonan peninjauan kembali (PK) perkara pidana penodaan agama Basuki Tjahaja ...