Home > Ragam Berita > Nasional > Mantan Pengacara Setnov Berada di Bawah Ancaman Hukuman 12 Tahun Penjara

Mantan Pengacara Setnov Berada di Bawah Ancaman Hukuman 12 Tahun Penjara

Jakarta – Belakangan ini, Pengacara terkenal, Fredrich Yunadi duduk di kursi pesakitan. Mantan kuasa hukum Setya Novanto tersebut resmi menjadi terdakwa ketika menjalani persidangan perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, pada Kamis (8/2/2018) silam.

Mantan Pengacara Setnov Berada di Bawah Ancaman Hukuman 12 Tahun Penjara

Dalam sidang perdana tersebut, Jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto membacakan surat dakwaan. Fredrich dinyatakan telah menghalang-halangi upaya penyidikan terhadap Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

“Terdakwa dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa,” kata Fitroh di persidangan.

Pihak JPU menilai bahwa Fredrich sudah mencoba merekayasa agar Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Selatan. Fredrich juga diduga telah memesan kamar di RS Medika Permata Hijau terlebih dahulu pada 16 November 2017 silam, sebelum mobil Toyota Fortuner yang ditumpangi Novanto mengalami kecelakaan.

Bahkan, Fredrich juga telah meminta dokter RS Medika Permata Hijau untuk merekayasa data medis Novanto. Langkah tersebut dilakukan guna menghindari pemeriksaan pihak penyidik KPK. Padahal, JPU mengatakan bahwa ketika itu Novanto yang masih menjadi ketua DPR sudah berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Oleh sebab itu, Fredrich didakwa telah berusaha menghalangi penyidikan dengan menjeratnya dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sekedar informasi, bunyi dari Pasal 21 Undang-Undang Tipikor adalah setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 150 juta atau paling banyak Rp 600 juta.

(Ikhsan Djuhandar – harianindo.com)

x

Check Also

Tulis Komentar Melalui WA, Ketua MK Arief Hidayat Kembali Dilaporkan ke Dewan Etik

Tulis Komentar Melalui WA, Ketua MK Arief Hidayat Kembali Dilaporkan ke Dewan Etik

Jakarta – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat kembali harus berhadapan dengan Dewan Etik setelah ...