Harian IndoJakarta – Kabar mengenai pertentangan dari duta besar negara Uni Eropa di Indonesia terkait hukuman pidana terhadap kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) langsung direspon oleh pihak DPR.
Seperti yang telah diketahui, sejumlah perwakilan Uni Eropa telah melakukan pertemuan dengan Komisi III DPR. Mereka merayu supaya tidak ada pemidanaan terhadap LGBT.
Dan kali ini Fadli Zon selaku Wakil Ketua DPR meresponnya dengan mengatakan bahwa apabila para duta besar maksud dan tujuannya untuk mengintervensi terhadap Revisi KUHP yang saat ini tengah di bahas DPR, maka Komisi III DPR tidak perlu pusing. Cukup abaikan permintaan itu saja.
Saat ditemui di Gedung DPR Selasa kemarin, Fadli berkata bahwa “Enggak usah didengar, repot amat sih,”
Dirinya memiliki penilaian bahwa para duta besar yang meminta tidak dipidananya kaum LGBT itu juga sangat tak etis. Karena biasanya hal itu komunikasinya melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Bukan langsung ke DPR menemui Komisi III.
“Itu tidak etis menurut pendapat saya, tapi hak mereka berpendapat,” katanya.
Selain itu, dirinya juga mengungkapkan ketidaksukaan terkait negara lain yang mencampuri hukum di negaranya. Apalagi sampai melakukan intervensi terhadap hukum.
“Jadi kalau ada aspirasi jangan sampai mencampuri dalam negeri kita. Mereka kan juga tidak suka kalau dalam negerinya dicampuri,” pungkasnya.
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)
