Harian IndoJakarta – Tak sedikit pihak yang memberikan beragam tanggapannya terkait dengan kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab ke Indonesia. Beberapa umat Islam pun diketahui juga sudah membentuk susunan panitia penyambutan kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia tersebut.
Terkait dengan munculnya beragam tanggapan publik jelang kepulangan Habib Rizieq ini politisi PDI Perjuangan, Erwin Moeslimin Singajuru turut memberikan penilaiannya. Ia menilai bahwa seharusnya tak perlu lagi ada konfrontatif dengan Habib Rizieq.
Menurutnya, ada baiknya jika pemerintah dan PDIP sendiri merangkul dan menyambut Habib Rizieq guna menjaga suasana politik agar tidak semakin semrawut.
“Pemerintah jangan konfrontatiflah, dirangkul saja kenapa. Toh dia juga tidak buat makar seperti yang dituduhkan, sebagaimana tuduhan 212 akan membuat kerusuhan juga tidak terbukti hingga sekarang,” kata Erwin, pada Kamis (15/2/2018).
Jika yang dipermasalahkan tentang politik identitas, ia menilai, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pasalnya, politik identitas, sebenarnya juga pernah terjadi saat pemilu era presiden Soekarno. Dia mengungkapkan bahwa usai pemilu dahulu pun, masyarakat tetap bersatu dan tak lantas terbawa pada masalah SARA.
“Jadi politik identitas ini bukan sesuatu yang baru,” terangnya.
Erwin mengaku, imbauan untuk merangkul kelompok Habib Rizieq tersebut memang berbeda dengan sebagian besar suara di PDIP. Hal tersebut, lanjutnya, merupakan usulan pribadinya kepada pimpinan di PDIP.
Alasan Erwin mengapa PDIP, yang juga partai pemerintah harus merangkul Habib Rizieq adalah demi menghentikan tuduhan-tuduhan yang tidak benar bahwa PDIP memusuhi umat Islam. Menurutnya, bagaimanapun ada pihak-pihak yang senang dan memanfaatkan isu PDIP yang seolah memusuhi umat Islam ini, demi kepentingan politik. Padahal, justru yang terjadi bukanlah seperti yang digaung-gaungkan tersebut.
“Suasana seolah PDIP memusuhi umat Islam ini sengaja diciptakan, di antaranya dengan mengkonfrontasikan PDIP dengan Habib Rizieq,” ungkap Anggota DPR Fraksi PDIP ini.
Erwin juga sempat meminta kepada presiden Jokowi, agara pihak pemerintah menghentikan konfrontasi yang tidak perlu terhadap pimpinan FPI tersebut. Jika memang ada kasus yang tengah disidik aparat, biarlah berjalan secara wajar dan sesuai dengan aturan.
Pasalnya, Erwin menilai, semakin pemerintah memilih konfrontatif maka bakal semakin berhadapan dengan sebagian kelompok umat Islam. Isu pemerintah yang seolah anti Islam ini, kata dia, bakal mudah menjadi alat politik oleh pihak-pihak yang tidak ingin kondisi politik di Indonesia stabil.
“Jalan tidak konfrontatif ini pernah dilakukan oleh Taufik Kiemas, mari belajar untuk merangkul,” ujar Erwin.
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)
