Home > Ragam Berita > Nasional > Terkait SPJ, Jokowi Imbau Kemenristekdikti Lakukan Deregulasi dan Debirokrasisasi

Terkait SPJ, Jokowi Imbau Kemenristekdikti Lakukan Deregulasi dan Debirokrasisasi

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melakukan deregulasi dan debirokratisasi. Dia ingin jajaran perguruan tinggi tak lagi kesulitan mengurus berbagai hal.

Terkait SPJ, Jokowi Imbau Kemenristekdikti Lakukan Deregulasi dan Debirokrasisasi

“Duduk dengan menteri-menteri terkait, kembangkan sistem informasi handal, bangun aplikasi yang simple dan menyederhanakan administrasi,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Peresmian Pembukaan Konvensi Kampus XIV dan Temu Tahunan XX Forum Rektor Indonesia 2018 di Gedung Baruga Andi Pangeran Pettarani, Universitas Hasanuddin, Makassar, Kamis (15/2/2018).

Jokowi menuturkan, upaya penyederhanaan regulasi dan pemangkasan prosedur yang berbelit-belit bisa mengubah perguruan tinggi menjadi lebih baik. “Ini sebenarnya mudah asal niat, asal mau,” ujarnya.

Dia mengatakan semua pihak perlu bergerak cepat di era kompetisi global seperti sekarang. Sebab hanya mereka yang tanggap dan responsif yang akan menang.

Baca juga: MUI Imbau Penyambutan Habib Rizieq Berjalan Tertib

Jokowi mengatakan tak ingin universitas lambat berkembang hanya karena regulasi. “Saya masih mendengar guru, kepala sekolah tak sempat mendampingi mudir belajar karena mengurus SPJ. Saya tidak tahu di perguruan tinggi sama atau tidak, sama saya kira,” ujarnya.

Dengan deregulasi dan debirokratisasi, dia berharap energi negara ini tak habis hanya untuk mengurus SPJ. Kementerian Keuangan sebelumnya pernah ditegur Presiden karena memiliki 43 laporan yang harus disampaikan, dengan 119 laporan turunannya. “Coba apa negara ini hanya ngurusin 43 laporan plus anak laporan 119 tadi. Saya tidak mau lagi ini,” katanya. (Tita Yanuantari – harianindo.com)

x

Check Also

Pemprov DKI Diimbau Berikan Penjelasan Terkait Penaikan NJOP PBB-P2

Pemprov DKI Diimbau Berikan Penjelasan Terkait Penaikan NJOP PBB-P2

Jakarta – Anggota Komisi C DPRD DKI Ruslan Amsyari meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) menjelaskan penaikan ...