Home > Ragam Berita > Nasional > JPU Dakwa Rita Widyasari Telah Terima Gratifikasi

JPU Dakwa Rita Widyasari Telah Terima Gratifikasi

Jakarta – Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari telah menerima gratifikasi sebesar Rp 469.465.440.000. Penerimaan itu sehubungan dengan sejumlah perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

JPU Dakwa Rita Widyasari Telah Terima Gratifikasi

“Uang itu diberikan oleh para pemohon perizinan dan rekanan pelaksana proyek pada dinas-dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara serta Lauw Juanda Lesmana yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku Bupati Kutai Kartanegara, “kata jaksa Fitroh Rohcahyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2018).

Dakwaan itu diperuntukkan kepada Rita dan Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin. Jaksa menilai, keduanya melanggar Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Awalnya, Rita mencalonkan diri sebagai bupati pada 2010. Ia pun terpilih menjadi bupati Kukar periode 2010-2015. Adapun anggota tim pemenangannya yang disebut Tim 11 terdiri dari Andi Sabrin, Junaidi, Zarkowi, Abrianto, Dedy Sudarya, Rusdiansyah, Akhmad Rizani, Abdul Rasyid, Erwinsyah, dan Fajri Tridalaksana.

Setelah dilantik, Rita menugaskan Khairudin sebagai staf khusus untuk membantu tugas-tugasnya. Rita pun minta Khairudin mengondisikan penerimaan uang terkait perizinan dan proyek di Kabupaten Kukar. Karenanyaya, Khairudin mengundurkan diri dari DPRD Kabupaten Kukar.

Baca juga: KPK Bakal Sambut Kepulangan Novel Baswedan

“Menindaklanjuti permintaan terdakwa I (Rita), terdakwa II (Khairudin) menyampaikan kepada para Kepala Dinas Kabupaten Kukar agar meminta uang kepada para pemohon perizinan dan para rekanan pelaksana proyek pada dinas-dinas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya uang akan diambil oleh Andi Sabrin, Junaidi, Ibrahim, dan Suroto,” jelas Fitroh. (Tita Yanuantari – harianindo.com)

x

Check Also

KPK Minta Pejabat Segera Berikan Laporan Gratifikasi Lebaran

KPK Minta Pejabat Segera Berikan Laporan Gratifikasi Lebaran

Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang meminta supaya penyelenggara negara yang ...