Harian IndoJember – Desakan terhadap Bupati Jember Faida untuk mengundurkan diri terus dilakukan. Sejumlah massa mendatangi gedung DPRD Jember pada Rabu (21/2/2018) guna meminta anggota parlemen untuk menandatangani mosi tidak percaya terhadap Bupati Jember.
Massa yang menamakan diri mereka Kelompok Aksi 212 ini menyodorkan empat tuntuta kepada 16 anggota DPRD Jember dari empat fraksi, yakni Fraksi Kebangkitan Bangsa, Gerindra, PDI Perjuangan, dan PKS.
Sedangkan Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi Amanat Pembangunan (gabungan PAN dan PPP), dan Fraksi Hanura-Demokrat, tidak ikut hadir dalam pertemuan tersebut.
“Surat ini kepada DPRD Kabupaten Jember, yang berisi empat tuntutan. Pertama, kami menuntut kepada Saudari Faida untuk sadar dan sukarela mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bupati Jember,” kata koordinator aksi Kustiono Musri.
“Kedua, kepada DPRD Kabupaten Jember, agar menggunakan hak konstitusionalnya yaitu hak angket dan seterusnya, menggelar sidang-sidang guna memberhentikan bupati Jember dari jabatannya,” ujar Kustiono.
“Ketiga, kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Timur, agar mengambil langkah-langkah dengan memberikan sanksi berupa pemberhentian kepada saudara Faida sebagai bupati Jember,” katanya.
“Keempat, kepada aparat keamanan dan ketertiban, untuk tetap menjaga dan mengamankan situasi keamanan sosial dan politik di Kabupaten Jember agar tetap kondusif, aman, dan tenteram,” tandas Kustiono.
Dari empat fraksi yang hadir menemui perwakilan pengunjukrasa, hanya Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Gerindra yang bersedia menandatanganinya.
“Ini bentuk upaya kami memperjuangkan hak-hak rakyat,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra Ardi Pujo Prabowo, yang kemudian disambut tepuk tangan dan yel-yel dari perwakilan Aksi 212.
Sedangkan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Hafidi Cholish mengatakan bahwa dirinya secara pribadi yang menandatangai mosi tidak percaya tersebut.
“Apapun fraksi yang dilakukan harus seizin induk partai. Dalam hal ini, saya sendiri yang akan tanda tangan. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan adalah pemisah antara yang hak dan batil,” kata Hafidi Cholish.
Menurut Kustiono, dalam dua tahun kepemimpinan Faida di Jember menunjukkan kinerja yang sangat mengecewakan. Salah satunya yakni soal keterlambatan pembahasan dan pengesahan APBD 2018.
“Tidak ada dalam sejarah di Indonesia sejak diproklamasikan Bung Karno, membahas APBD ada unsur aparat keamanan. Yang namanya membahas APBD cukup eksekutif dan legislatif. Jember akan mencapai rekor lagi, seperti kemarin gubernur memanggil (bupati dan pimpinan DPRD Jember), ada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (yang ikut hadir),” kata Kustiono.
Sebelumnya, Gubernur Soekarwo telah menginstruksikan agar pembahasan APBD Jember 2018 didampingi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Komisi A DPRD Jawa Timur, Kepala Kepolisian Resor Jember, dan Komandan Distrik Militer 0824.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
