Home > Ragam Berita > Nasional > Fadli Zon Tanggapi Penundaan Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Fadli Zon Tanggapi Penundaan Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon merespons pernyataan Menkopolhukam Wiranto agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda proses hukum calon kepala daerah yang diduga terlibat rasuah.

Fadli Zon Tanggapi Penundaan Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Fadli menjelaskan dulu pernah memimpin rapat konsultasi gabungan antara Komisi II, III DPR, dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, Polri serta KPK. Dalam rapat itu muncul wacana menunda proses hukum calon sampai selesai Pilkada.

Namun, tegas Fadli, wacana itu tidak menemui kata sepakat. Nah, kata dia, muncul pula pertanyaan apakah menunda proses hukum bukan bagian dari pelanggaran hukum itu sendiri.

Akhirnya disepakati poin itu dihilangkan sehingga tidak ada kesepakatan tentang hal tersebut. “Karena tidak ada dasar untuk melakukan penundaan hukum,” tegasnya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Menurut Fadli, kalau ada penundaan hukum nantinya berarti menunda masalah. Menurut dia, semua persoalan harus didudukkan karena tidak ada kesepakatan atau aturan yang menaungi untuk boleh menunda persoalan hukum.

“Tidak ada payung hukumnya, tidak ada, itu hanya gentlemens agreement dan agreement-nya tidak tercapai,” katanya.

Fadli mengatakan, hukum harus dijalankan apa adanya. Walaupun, kata dia, semua pihak tidak menginginkan ada kriminalisasi atau upaya-upaya sengaja menjadikan masalah hukum itu bagian dari kampanye untuk memenangkan atau mungkin menjatuhkan pihak lawan dan sebagainya.

Baca juga: Lakukan OTT PN Tangerang, KPK Tetapkan Empat Tersangka

“Karena itu saya kira perlu kehati-hatian,” tegas wakil ketua umum Partai Gerindra itu.

“Jangan sampai ini merugikan salah satu pihak yang sedang bertanding di dalam proses demokrasi,” katanya. (Tita Yanuantari – harianindo.com)

x

Check Also

Setya Novanto Tampik Isu antongi USD 7,3 Juta Dalam Kasus E-KTP

Setya Novanto Tampik Isu antongi USD 7,3 Juta Dalam Kasus E-KTP

Jakarta – Terpidana kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Setya Novanto tetap ...