Home > Ragam Berita > Nasional > Kuasa Hukum Menyebut Penutupan Jalan Jatibaru Menghalangi Rejeki Sopir Angkot

Kuasa Hukum Menyebut Penutupan Jalan Jatibaru Menghalangi Rejeki Sopir Angkot

Jakarta – Perwakilan sopir angkot Tanag Abang, Abdul Rosyid, mengatakan bahwa telah melakukan pengajuan gugatan hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang. Upaya hukum ini dilakukan karena permintaan agar Jalan Jatibaru Raya dibuka kembali tak kunjung dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi DKI.

Kuasa Hukum Menyebut Penutupan Jalan Jatibaru Menghalangi Rejeki Sopir Angkot

Kuasa Hukum Menyebut Penutupan Jalan Jatibaru Menghalangi Rejeki Sopir Angkot

“Tanggal 7 Maret kami sudah datang ke Balai Bota untuk memberikan somasi kepada Gubernur Anies Baswedan dalam waktu 5×24 jam. Batas waktu itu Senin jam 3 tetapi tidak digubris,” kata Rosyid di PN Jakarta Pusat, Selasa (13/03/2018).

Lebih lanjut Rosyid mengatakan bahwa surat somasi yang sudah dilayangkan namun tak kunjung mendapatkan respon dari Gubernur DKI Anies Baswedan membuat para sopir mengambil langkah hukum dengan mendatangi Pengadilan Jakarta Pusat.

Perwakilan sopir dan kuasa hukumnya tiba di PN Jakarta Pusat sekitar pukul 13.10. Surat gugatan diterima oleh Panitera Muda Perdata Eddy Wiyono. Gugatan para sopir terdaftar dengan nomor 140/PDT.G2018/PN.JKT.PST.

Baca juga : Somasi Diabaikan, Sopir Angkot Tanah Abang Gugat Anies

Dilokasi yang sama, kuasa hukum sopir angkot Tanah Abang, Ferdian Sutanto, mengatakan bahwa pengajuan gugatan hukum ini ditujukan tidak hanya untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, melainkan juga untuk Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan juga Menteri Perhubungan Budi Karya.

Sopir angkot trayek Tanah Abang merasa kebijakan Anies menutup jalan Jatibaru Raya itu menghalangi mereka untuk mendapat penghasilan.

“Meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Jalan Jatibaru Tanah Abang dibuka kembali dan dikembalikan fungsinya seperti semula,” kata Ferdian.

Ferdian mengatakan bahwa angkot atau mikrolet merupakan sarana lapangan kerja bagi para penggugat untuk mendapatkan penghasilan. Hal ini telah diatur pada Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara Repbulik Indonesia 1945.

“Kedua ayat tersebut melindungi hak para pemohon untuk mendapat perlindungan hukum dan mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan,” jelasnya.
(Muspri-harianindo.com)

x

Check Also

Penumpang Akui Kesal dengan Pembaruan Sistem KRL

Penumpang Akui Kesal dengan Pembaruan Sistem KRL

Jakarta – Pembaruan sistem yang dilakukan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) membuat antrean di Stasiun ...