Home > Ragam Berita > Nasional > Tanggapan Fahri Hamzah Usai Setnov Catut Nama Puan dan Pramono

Tanggapan Fahri Hamzah Usai Setnov Catut Nama Puan dan Pramono

Jakarta – Tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto memberikan pernyataan yang menggemparkan publik. Sebab pria yang akrab disapa Setnov itu menyebut nama Puan Maharani dan Pramono Anung yang juga menerima aliran uang proyek e-KTP dengan nominal masing-masing sebesar USD 500 ribu.

Tanggapan Fahri Hamzah Usai Setnov Catut Nama Puan dan Pramono

Tanggapan Fahri Hamzah Usai Setnov Catut Nama Puan dan Pramono

Setnov mengatakan bahwa uang untuk Puan dan Pramono diberikan oleh orang kepercayaannya, Made Oka Masagung. Hal itu diketahui Novanto dari Made dan Andi Agustinus alias Andi Narogong yang menceritakan itu ketika berkunjung ke kediamannya.

Mendengar hal itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut hal itu sebagai ‘another sensation’. Fahri menuturkan sebenarnya sebut-menyebut nama dalam setiap sidang e-KTP tak ada fungsinya. Seharusnya KPK berfokus pada kerugian negara.

“Ini kan another sensation, festival baru. Tapi apa manfaatnya buat kita? Kayak kasus e-KTP sekarang, ini kan ramai-ramai begini lagi ini bukan soal kerugian negara. Itu soal menyebut nama-nama dan itu nggak bakalan selesai,” kata Fahri di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/03/2018).

Baca juga : Namanya Disebut Terima Suap e-KTP, Pramono Anung Siap Dikonfrontasi Dengan Siapapun

Fahri menilai jika hal ini terus dibiarkan, maka KPK akan merugikan banyak pihak termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya partai-partai yang mendukung Jokowi juga akan terkena dampak kasus e-KTP.

“Pak Jokowi itu nanti akan jadi korban. Makanya saya mau bilang ya, Pak Jokowi kalau dia mimpin pemberantasan korupsi, ini waktunya. Sebab, harta beliau paling besar di sini, kasihan kan? Ini kan kena pukul kan, partai beliau juga kena pukul,” sebutnya.

“Seperti presiden yang lalu kan sudah jadi korban. Presiden yang akan datang juga akan jadi korban. Karena itulah hentikan itu ngurus orang bagi-bagi keuntungan dalam proyek negara,” tambahnya.

Oleh karena itu ia berharap agar Presiden Jokowi mau mengeluarkan perppu untuk menertibkan KPK. Tujuannya agar jelas langkah-langkah yang harus dilakukan seperti apa saja.

“Pak Jokowi itu kalau dia nggak membuat perppu untuk menertibkan lembaga-lembaga seminegara seperti KPK itu,” ujarnya.
(Muspri-harianindo.com)

x

Check Also

JK Tegaskan Tidak Tahu bila Jokowi Merupakan Santri

JK Tegaskan Tidak Tahu bila Jokowi Merupakan Santri

Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengaku tidak tahu bahwa calon presiden inkumben, ...


Warning: A non-numeric value encountered in /srv/users/serverpilot/apps/harianindo/public/wp-content/plugins/mashshare-sharebar/includes/template-functions.php on line 135