Home > Ragam Berita > Nasional > Setya Novanto Disarankan Untuk Dicabut Hak Politiknya

Setya Novanto Disarankan Untuk Dicabut Hak Politiknya

Jakarta – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Setya Novanto 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Setya Novanto Disarankan Untuk Dicabut Hak Politiknya

Meski demikian, hukuman terhadap Setya Novanto ini dinilai belumlah cukup. Menurut Sekretaris Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Undip, Pujiono, majelis hakim juga harus mencabut hak politik mantan Ketua DPR ini.

“Sebaiknya hak politiknya dicabut. Karena membahayakan kehidupan budaya politik bangsa,” ujar Pujiono, Kamis (29/3/2018).

Akibat perbuatan mantan Ketua Umum Golkar ini dinilai telah mengganggu program negara dalam memberantas korupsi.

Selain itu, sebagai wakil rakyat Setya Novanto dianggap tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dan merusak citra DPR.

“Sebagai pelaku utama, tidak kooperatif dan tidak ada niatan tulus untuk bongkar kasus. Terkesan hanya melibatkan orang lain tanpa argumentasi dan punya bukti yang kuat,” jelas Pujiono.

Sebelumnya, jaksa KPK menuntut Setya Novanto bersalah dan dihukum 16 tahun penjara serta denda Rp 1 miliar.

“‎Menuntut agar majelis hakim Pengadilan Tipikor memutuskan menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,” kata jaksa KPK, Abdul Basir saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Kamis (29/3/2018).

Di samping itu, Setya Novanto juga harus mengganti kerugian negara sebesar USD 7,435 juta dikurangi uang Rp 5 miliar yang telah dikembalikan melalui rekening KPK, selambat-lambatnya sebulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Bila dalam batas waktu tersebut Setya Novanto belum bisa membayarnya maka harta benda terdakwa akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk selanjutnya menjadi milik negara.

“Apabila harta benda tidak mencukupi untuk membayar, maka diganti dengan pidana selama tiga tahun. Menjatuhkan pula pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun,”‎ ujar jaksa.
(samsul arifin – harianindo.com)

x

Check Also

Tito Karnavian Disebut Bachtiar Nasir Dukung Khilafah, Polri Berikan Tanggapan

Tito Karnavian Disebut Bachtiar Nasir Dukung Khilafah, Polri Berikan Tanggapan

Jakarta – Kabar bohong alias hoax menyerang Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Kapolri Tito dikabarkan mendukung ...