Home > Ragam Berita > Nasional > FPI Minta Izin Ketua Umum MUI Untuk Tetap Melanjutkan Kasus Puisi Sukmawati ke Jalur Hukum

FPI Minta Izin Ketua Umum MUI Untuk Tetap Melanjutkan Kasus Puisi Sukmawati ke Jalur Hukum

Jakarta – Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Sobri Lubis bertemu Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amien di kantor MUI pada Rabu (11/4/2018) terkait puisi yang dibacakan Sukmawati Soekarnoputri.

FPI Minta Izin Ketua Umum MUI Untuk Tetap Melanjutkan Kasus Puisi Sukmawati ke Jalur Hukum

Menurut penuturan Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tahuid Za’adi, dalam pertemuan tersebut Ma’ruf Amien menjelaskan kepada Ahmad Sobri soal kronologi kedatangan Sukmawati ke kantor MUI untuk meminta maaf atas puisinya tersebut dan menjelaskan bahwa tidak ada niatan dalam hatinya untuk menghina Islam.

Permintaan maaf tersebut diterima, dan Ma’ruf Amien menghimbau kepada pihak yang memperkarakan Sukmawati untuk juga memaafkan serta mencabut laporannya.

“Beliau menyarankan untuk menyelesaikan masalahnya melalui mekanisme musyawarah demi menjaga situasi dan kondisi bangsa Indonesia yang sedang memasuki tahun politik agar tercipta ketenangan, kedamaian, dan tidak menimbulkan kegaduhan, gesekan, dan konflik yang berkepanjangan,” tutur Zainut dalam keterangannya, Kamis (12/4/2018).

Atas penjelasan dari Ma’ruf Amien tersebut, Ahmad Sobri Lubis mengucapkan terima kasih dan menghormati sikap MUI, namun ia meminta izin untuk tetap melanjutkan kasus puisi Sukmawati itu ke jalur hukum.

“Atas penjelasan Ketua Umum MUI tersebut, Ustaz Shobri, Ketua Umum FPI, mengucapkan banyak terima kasih dan bisa memahami atas langkah-langkah yang ditempuh oleh Pak Kiai Ma’ruf Amin sebagai ulama sepuh yang memang lebih mendahulukan aspek dakwahnya daripada aspek hukumnya. Namun beliau tetap meminta izin untuk melanjutkan proses hukum Ibu Sukmawati karena demi melaksanakan tugas amar makruf nahi mungkar,” jelas Zainut.

Kiai Ma’ruf Amien sendiri juga menghormati sikap FPI karena Indonesia adalah negara hukum dimana setiap warga negara berhak untuk meminta keadilan.
(samsul arifin – harianindo.com)

x

Check Also

Ini Daftar Nama 26 Pihak Yang Diduga Ikut Diuntungkan Dalam Kasus Korupsi e-KTP

Ini Daftar Nama 26 Pihak Yang Diduga Ikut Diuntungkan Dalam Kasus Korupsi e-KTP

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak akan berhenti mengusut dan mengembangkan kasus korupsi ...