Jakarta – Gerakan 2019 Ganti Presiden yang semakin gencar dilakukan tak membuat sejumlah partai politik (parpol) yang mendukung Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 menjadi gencar.
Alasan utamanya adalah para parpol pendukung meyakini adanya pelanggaran dalam deklarasi gerakan #2019GantiPresiden yang digelar di Taman Aspirasi, Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (06/05/2018) kemarin.
“Walaupun dikatakan itu non partisan, namun penyelenggara pemilu perlu mendalami keterlibatan parpol melalui politisinya apalagi anggota DPR RI yang menggalang kegiatan seperti ini,” kata Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Johnny G Plate, Senin (07/05/2018).
Melihat hal itu pula, Johnny mendesak penyelenggaran Pemilu maupun pengawas Pemilu untuk menindak tegas bila ada pelanggaran dalam acara tersebut.
“Jika ada pelanggaran terhadap UU Pemilu ataupun PKPU maka jangan segan menindaknnya,” tegas Johnny.
Hal yang sama juga diungkapkan Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno. Hendrawan mengatakan bahwa pihaknya yakin publik sudah mengetahui partai apa saja yang terlibat dalam acara itu.
Menurut dia, yang dilakukan oleh gerakan #2019GantiPresiden sudah tergolong ke dalam kampanye, padahal masa kampanye Pemilu 2019 juga belum dimulai. Masa kampanye pemilu baru akan berlangsung mulai 23 September 2018 sampai 13 April 2019.
“Ruang-ruang kebersamaan berusaha dikoyak. Mereka bilang itu bukan kampanye. Kalau yang ditonjolkan “ganti presiden” itu sudah kampanye,” kata Hendrawan saat ditemui, Senin (07/05/2018).
Oleh karena itu PDIP dan para parpol pendukung Jokowi yang lainnya berusaha untuk tidak terpancing dengan aksi-aksi seperti ini. Hendrawan mengatakan bahwa mereka akan memfokuskan diri terlebih dahulu pada Pilkada Serentak 2018, baru setelah itu memikirkan tentang pemenangan Pilpres 2019.
“Kami tak mau terpancing ikut-ikutan. Kami sebatas menetralisir dampak negatifnya. Fokus kami masih pada Pilkada Serentak,” pungkas Hendrawan.
(Muspri-www.harianindo.com)
