Pedagang Kartu Perdana Tuding Kemenkominfo Lakukan Kebohongan

Jakarta – Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, didatangi oleh ribuan pedagang kartu perdana telepon genggam yang melakukan aksi unjuk rasa, Rabu (09/05/2018).

Para massa yang terdiri atas perwakilan pedagang kecil dari sejumlah daerah di Indonesia yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI). Maksud kedatangan mereka adalah untuk mendesak Presiden Joko Widodo agar segera mencopot Rudiantara dari jabatan Menkominfo.

“Kami mendukung registrasi kartu perdana sesuai identitas (NIK dan nomor kartu keluarga) yang valid. Tapi kami dengan tegas menolak pembatasan registrasi mandiri satu NIK dan KK hanya untuk tiga kartu perdana, karena mengakibatkan outlet secara jangka pendek sudah rugi,” ujar Ketua Umum KNCI Qutni Tysari di sela-sela aksi.

Lebih lanjut Qutni menjelaskan bahwa saat ini sudah sekitar 20 juta stok kartu perdana aktif dengan total nilai sekitar Rp 500 juta milik seluruh outlet. Seluruh kartu itu terancam hangus karena tidak bisa diregistrasi.

Baca juga : Menkominfo Bakal Blokir SIM Card yang Belum Teregistrasi

“Kami juga sudah tidak bisa menjual kartu perdana, sebab kendala pembatasan registrasi mandiri. Akibat pembatasan ini masyarakat juga akan membeli pulsa internet dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga sekarang,” jelasnya.

Selain itu Qutni juga menyinggung tentang kebijakan pembatasan registrasi justru bakal mengakibatkan terjadinya kekacauan keamanan masyarakat. Menurutnya aturan yang diberlakukan diyakini justru mendorong orang menggunakan data milik orang lain. Apalagi saat ini cukup mudah untuk mendapatkan NIK dan KK orang lain.

“Kemenkominfo telah dua kali mengingkari janjinya dan berbohong pada KNCI mengenai solusi sistem registrasi di outlet. Pada 30 April Menkominfo Rudiantara justru menyatakan di media bahwa sebelum tengah malam 30 April, nomor yang belum diregistrasi akan hangus,” pungkasnya.
(Muspri-www.harianindo.com)