Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta membantah ada kompromi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam penetapan status wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan DKI. Menurutnya, yang dilakukan BPK tak lebih dari bimbingan semata.

Sandiaga : Tidak Kompromi Antara Premprov DKI dan BPK Terkait WTP

“Tidak ada persoalan kompromistis. Kita yakin bahwa WTP ini dicapai tentunya dengan perjuangan dan kita terima kasih juga bimbingan dari teman-teman di BPK,” kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (6/6/2018).

Menurut Sandiaga, kompromi tidak akan mampu membawa DKI mencapai WTP. Menurut dia, BPK menerapkan standar yang ketat untuk pencapaian WTP. BPK hanya menyampaikan petunjuk yang harus dipenuhi. Jika tak terpenuhi, lembaga tersebut akan memberikan predikat non-WTP. “WTP itu very strict. BPK itu very strict,” ucapnya.

Sandiaga menambahkan, pencapaian WTP merupakan kerja keras Pemprov DKI. Ia berharap dengan status tersebut pengelolaan keuangan DKI lebih akuntabel. Sandiaga juga mengucapkan terimakasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang telah membentuk panitia khusus (pansus). Tanpa pansus bentukan DPRD, status WTP juga tak akan diperoleh.

Baca juga: Tommy Soeharto Berikan Respons Terkait Video PSI

“Jadi ini kerja kolosal bersama termasuk DPRD juga,” ujar dia.

Bagi Sandiaga, ada tugas yang lebih berat dibandingkan pencapaian WTP itu sendiri. Status tersebut harus dipertahankan. “Menjaganya lebih susah. Jadi kita harapkan menjaganya,” kata dia. (Tita Yanuantari – harianindo.com)