Jakarta – Belakangan ini, isu tunjangan hari raya (THR) PNS daerah yang menggunakan dana APBD menjadi polemik di masyarakat. Terkait hal tersebut, Parta Gerindra menyebut jika kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut sangat tak profesional.

Gerindra Sayangkan Kebijakan THR Untuk PNS Daerah Dari APBD

“Pemerintah tidak profesional terkait alokasi anggaran THR maupun anggaran pensiun maupun gaji ke-13. Harusnya kan jauh-jauh hari sudah disiapkan, sudah diumumkan berbulan-bulan sebelumnya,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR F-Gerindra Ahmad Riza Patria kepada awak media, Rabu (6/6/2018).

Menurut Riza, kebijakan THR PNS daerah dengan menggunakan dana dari APBD tersebut tidak seharusnya diumumkan menjelang hari raya Idul Fitri. Dia menilai, kebijakan pemerintah pusat tersebut membuat daerah menjadi tidak siap. Riza melanjutkan, setidaknya terdapat 3 masalah seputar dana THR PNS daerah dari APBD itu.

Masalah yang pertama, yakni terkait dengan waktu pengumuman kebijakan tersebut. Riza menjelaskan bahwa mekanisme penganggaran dana APBD tersebut tidak bisa langsung dilakukan begitu saja. Terlebih dahulu, harus ada mekanisme dan peraturan yang mesti diikuti.

“Mendadak, sudah mendadak diumumkannya, tidak disiapkan jauh-jauh hari penganggarannya. Kan orang awalnya tahunya dibiayai APBN seluruhnya. Ternyata dibebankan kepada APBD,” ucap Riza.

“Nah, teman-teman di daerah banyak yang tidak tahu dan tidak menganggarkan untuk THR karena sebelumnya kan nggak ada, hanya gaji ke-13,” imbuh dia.

“Harus persetujuan DPRD, kan tentu ada mekanismenya, melalui rapat-rapat pembahasan dan yang tidak kalah penting anggarannya harus siap dan ada,” tutur Riza.

(Ikhsan Djuhandar – harianindo.com)