Jakarta – Kebijakan pemerintah yang membebankan kenaikan THR (Tunjangan Hari Raya) PNS kepada pemerintah daerah mendapat beragam tanggapan dari Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera. Dirinya menilai bahwa kebijakan tersebut adalah sebuah tindakan gegabah.

THR PNS, PKS : "Banyak Unsur Pencitraan"

Seharusnya, lanjut Mardani, sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut, pemerintah pusat harus melakukan analisa terlebih dulu. Mardani menduga jika kebijakan tersebut tak lebih hanya sekadar pencitraan semata.

“Teriakan sejumlah kepala daerah yang menyatakan tak memiliki anggaran yang cukup untuk membayar THR dan Gaji 13 menunjukkan tak ada perencanaan matang di internal pemerintah pusat. Dan ini harus dikoreksi,” ucapnya Mardani.

“Kejadian ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah mengeksekusi keputusannya, karena banyak unsur pencitraan di saat kondisi keuangan negara sedang difisit. Jangan paksa daerah lah,” cetusnya.

Pakar Ilmu Pemerintahan, Ryaas Rasyid sebelumnya menilai surat edaran THR dan gaji ke-13 yang diterbitkan oleh Kemendagri tertanggal 30 Mei 2018 tersebut bisa menimbulkan problematika baru di kemudian hari. Karena, akan banyak banyak kepala daerah bisa masuk penjara terjerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ryaas yang juga dikenal sebagai pakar Otonomi Daerah itu menyebutkan, bahwa yang membuat keputusan ini mengancam kepala daerah adalah karena di dalam APBD 2018 tidak ada klausul anggaran yang dimasukkan untuk membayar THR dan gaji ke-13.

(Ikhsan Djuhandar – harianindo.com)