Harian IndoBanda Aceh – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi.
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mengatakan, pihaknya segera menyiapkan pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah.
Plt kedua kepala daerah tersebut nantinya masing-masing akan dijabat oleh para wakilnya. “Itu sudah hal biasa, begitu kejadian langsung ditunjuk Plt, wakilnya nanti yang akan jadi Plt,” kata Hadi di Hotel Accor Mercure, Jakarta, Kamis (5/7/2018).
Menurut Hadi, saat ini pihaknya masih menunggu surat pemberitahuan penetapan tersangka kedua kepala daerah tersebut dari KPK. “Kalau (surat) register-nya sudah diserahkan oleh KPK tentunya segera ditindaklanjuti dengan penerbitan surat keputusan Plt,” kata Hadi.
Hadi menegaskan, jika surat tersebut diterima pihaknya segera, maka hari ini juga Kemendagri akan menerbitkan SK penunjukan Plt kedua daerah. “Kalau (surat) register-nya terbitnya hari ya hari ini juga kita terbitkan (SK) tentang Plt oleh wakil gubernur dan bupati,” ucap Hadi.
Kedua kepala daerah tersebut terjerat kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOCA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh.
Baca juga: Anies Baswedan Bahas Reklamasi dengan Zulkifli Hasan
Adapun Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2018 itu sebesar Rp 8 triliun. KPK juga menetapkan dua pihak swasta Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. Keduanya bersama dengan Irwandi disebut sebagai penerima. Sementara Ahmadi disebut sebagai pemberi.
“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan menetapkan empat orang tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/7/2018) malam. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)
