Home > Ragam Berita > Nasional > Fahri Hamzah Anggap PAN Tidak Fair Jika Hanya Minta Prabowo Mundur Nyapres

Fahri Hamzah Anggap PAN Tidak Fair Jika Hanya Minta Prabowo Mundur Nyapres

Jakarta – Baru-baru ini, Ketua DPP PAN Yandri Susanto berandai-andai jika Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto tidak nyapres pada Pilpres 2019 mendatang, komunikasi politik untuk koalisi dinilai bisa lebih mudah. Terkait dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memberikan tanggapannya.

Fahri Hamzah Anggap PAN Tidak Fair Jika Hanya Minta Prabowo Mundur Nyapres

“Tidak fair minta Pak Prabowo mundur (jadi capres). Kalau begitu, Pak Jokowi juga mundur,” kata Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/7/2018).

Fahri memiliki alasan tersendiri atas tanggapannya tersebut. Dia menilai, pembatalan kedua tokoh itu maju capres adalah solusi terbaik atas konflik yang selama ini terjadi. Dia menyinggung kontestasi Pilpres 2014 ketika Jokowi-Jusuf Kalla dan Prabowo-Hatta Rajasa bertarung.

“Begini analisisnya. Kan dulu ada konflik antara Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta. Dan lahirnya KMP dan KIH, dan konflik ini terbawa hingga ke Pilkada DKI kemarin. Jadi seperti ada konflik yang tajam di antara keduanya, sehingga ekstrem dari konflik itu, kalau terjadi lagi, konfliknya agak tajam. Nggak fair kalau Prabowo mundur, jadi Jokowi juga mundur,” jelas Fahri.

Seandainya, kedua tokoh tersebut bersikukuh kembali bertarung dalam Pilpres 2019, Fahri memprediksi munculnya poros ketiga. Poros baru tersebut, lanjut Fahri, memiliki kesempatan untuk memenangkan pilpres.

“Kalau nggak mundur pun akan ada poros tengah, dan bisa saja nanti poros tengah ini bakal yang menang. Jadi ada jalan tengah dari kelompok besar ini,” sebut Wakil Ketua DPR itu.

Dia melanjutkan, format koalisi Pilpres 2019 akan memiliki bentuk konkret menjelang penutupan pendaftaran KPU. Diketahui, KPU membuka pendaftaran Pilpres 2019 pada 4-10 Agustus 2018. Namun hal itu bisa meleset jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi ambang batas presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.

“Koalisi akan terbentuk pada 9-10 Agustus kalau masih 20 persen (presidential threshold). Kalau nol persen (PT) bisa lebih cepat, jadi parpol lebih mudah. Jadi itu yang saya lihat. Ini pertempuran yang menegangkan,” tutur Fahri.

(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

KPK Tidak Melihat Fuad Amin dan Tubagus Chaeri Wardana Saat OTT di Lapas Sukamiskin

KPK Tidak Melihat Fuad Amin dan Tubagus Chaeri Wardana Saat OTT di Lapas Sukamiskin

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melihat Fuad Amin dan Tubagus Chaeri Wardana (Wawan) ...