Home > Ragam Berita > Nasional > Pemprov DKI Diimbau Berikan Penjelasan Terkait Penaikan NJOP PBB-P2

Pemprov DKI Diimbau Berikan Penjelasan Terkait Penaikan NJOP PBB-P2

Jakarta – Anggota Komisi C DPRD DKI Ruslan Amsyari meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) menjelaskan penaikan nilai jual objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (NJOP PBB-P2). Kebijakan penaikan NJOP PBB P2 masih menjadi polemik.

Pemprov DKI Diimbau Berikan Penjelasan Terkait Penaikan NJOP PBB-P2

“Pada perinsipnya saya tidak setuju kenaikan PBB-P2 yang begitu luar biasa hingga ada yang sampai 100 persen. Saya berharap SKPD terkait harus memberikan kejelasan kepada DPRD DKI khususnya dengan komisi C,” kata Ruslan pada Jumat (20/7/2018).

Menurut dia, penaikan NJOP PBB-P2 di Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 masih belum menjelaskan batasan zonasi komersial yang ditetapkannya. Itu membingungkan masyarakat, khususnya yang terkena dampak komersialisasi.

“Kebijakan melalui pergub gubernur sedapat mungkin dibatalkan sambil mengklaster kembali apa yang dimaksud zonasi komersial cakupannya sampai mana saja sehingga perlu juga di pertimbangkan untuk mengubah dan memperbaiki tata ruang yang ada,” kata dia.

Alasan Pemprov untuk mengejar target pendapatan APBD tidak saklek. DPRD melihat mengejar target pendapatan tidak melulu harus melalui penaikan NJOP. Masih banyak sisi lain yang bisa dimaksimalkan.

Baca juga: Pertamina Akhirnya Angat Bicara Terkait Penjualan Aset Perseroan

Dia menyarankan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) menggenjot dari sisi pendapatan, seperti pajak air tanah. Pasalnya, banyak pemakaian air tanah di gedung komersial yang tak terawasi.

“Termasuk juga mengoptimalkan penerimaan dari hasil kerjasama dengan pihak-pihak ketiga yang menggunakan asset DKI,” ujarnya. (Tita Yanuantari – harianindo.com)

x

Check Also

Zulhas Kritik Utang RI, PDIP : "Ketua MPR Kali Ini Bukan Seorang Negarawan"

Zulhas Kritik Utang RI, PDIP : “Ketua MPR Kali Ini Bukan Seorang Negarawan”

Jakarta – Baru-baru ini, Ketua MPR Zulkifli Hasan diketahui memberikan kritikan kepada pemerintahan Presiden Joko ...