Home > Ragam Berita > Nasional > Wiranto Dikabarkan Segera Lakukan Pertemuan dengan KontraS

Wiranto Dikabarkan Segera Lakukan Pertemuan dengan KontraS

Jakarta – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto ingin mengajak Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) berdiskusi. Pasalnya, KontraS menolak pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) yang diinisiasi Wiranto.

Wiranto Dikabarkan Segera Lakukan Pertemuan dengan KontraS

Wiranto

“KontraS datang saja ke mari, kita bicarakan baik-baik, apa yang enggak setuju, kecurigaan apa yang dirasa pemerintah dalam mengambil kebijakan ini,” kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (20/7/2018).

Wiranto meminta seluruh pihak tak asal menuding pembentukan DKN. DKN, kata dia, dilandasi budaya masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan masalah secara musyawarah dan mufakat.

Kebiasaan musyawarah mufakat dinilai mulai pudar. Masyarakat cenderung menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan konflik dalam skala nasional maupun lokal.

“Setiap konflik di masyarakat atau masyarakat dengan pemerintah selalu ranahnya peradilan dan kadang-kadang enggak selesai. Dan selesai pun kadang masih meninggalkan permasalahan yang tidak kunjung selesai juga,” jelas Wiranto.

Pendiri Hanura itu mencontohkan masalah pelanggaran HAM masa lalu yang dianggap sebagai utang pemerintah. Aparat penegak hukum tak kunjung berhasil menyelidiki bukti dalam masalah itu.

“Apakah itu akan membelenggu kita sebagai bangsa selamanya? Kita butuh jalan keluar. Kita jujur saja, yang teriak-teriak tidak setuju DKN, kasih (tahu) jalan keluarnya bagaimana,” jelas Wiranto.

DKN akan menjadi wadah dalam menyelesaikan konflik nasional dan lokal secara musyawarah. Konflik yang terjadi di masyarakat tak melulu diselesaikan lewat pengadilan.

Baca juga: Pemprov DKI Diimbau Berikan Penjelasan Terkait Penaikan NJOP PBB-P2

Musyawarah sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia sejak dulu. Wiranto menyebut semua daerah punya lembaga adat. Tapi, fungsi lembaga itu tak lagi dimaksimalkan masyarakat.

“Justru kita terjebak pada wilayah peradilan dalam menyelesaikan itu,” katanya. (Tita Yanuantari – harianindo.com)

x

Check Also

Zulhas Kritik Utang RI, PDIP : "Ketua MPR Kali Ini Bukan Seorang Negarawan"

Zulhas Kritik Utang RI, PDIP : “Ketua MPR Kali Ini Bukan Seorang Negarawan”

Jakarta – Baru-baru ini, Ketua MPR Zulkifli Hasan diketahui memberikan kritikan kepada pemerintahan Presiden Joko ...