Fahri Hamzah Tak Sepakat MUI Larang Deklarasi #2019GantiPresiden

Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat (Jabar) melarang adanya gerakan #2019GantiPresiden yang rencananya akan digelar di Tanah Pasundan. Bahkan larangan tersebut juga mendapat dukungan dari MUI Pusat di Jakarta.

Mengetahui hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah angkat bicara. Mantan wakil sekretaris jenderal (wasekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan tegas menolak adanya larangan tersebut. Sebab menurutnya gerakan #2019GantiPresiden merupakan sebuah gerakan rakyat yang tidak bisa dilarang.

“Masa orang punya aspirasi dilarang?” kata Fahri saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Jumat (03/08/2018).

Politikus asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini dengan tegas mengatakan jika menyampaikan aspirasi merupakan sebuah kegiatan yang legal meskipun belum tentu menjadi kenyataan.

“Kalau orang kampanye dukung pemerintah boleh, masa kampanye tidak mendukung pemerintah tidak boleh. Jadi dibikin rileks saja, santai dan anggap normal,” jelas Fahri.

Baca juga : Wakapolri Menyebut Kewenangan Melarang Berpolitik di Masjid Adalah Urusan MUI

Fahri pun menegaskan jika mengganti pimpinan dalam sebuah sistem demokrasi itu legal. Tidak ada yang terlarang ataupun melarang. Fahri lantas menyebut jika hal tersebut sempat tidak berlaku pada zaman orde baru.

“Kalau zaman orde baru dulu tidak boleh ngomong begitu, mati. Sekarang kan bebas, mau ganti siapa saja boleh,” bebernya.

Fahri menambahkan jika dirinya merasa tidak percaya kelembagaan MUI akan memutuskan larangan tersebut. Sebab, kata dia, melarang #2019GantiPresiden bukan menjadi bagian tugas MUI.

“Tugas ulama itu menjaga agama pada dasarnya, ngapain dia masuk politik. Nanti kalau sebelah sini dia bilang berpolitik, sebelah sana tidak berpolitik, ya itulah kacau,” pungkasnya.
(Muspri-www.harianindo.com)