Harian IndoJakarta – Sejumlah Partai Politik yang tergabung dalam koalisi Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas mengatakan bahwa tak ada pembahasan bagi-bagi kursi menteri. Pernyataan tersebut diungkap guna menepis isu adanya bagi-bagi jatah kursi menteri menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Joko Widodo
Sekjen PPP Arsul Sani menyebut permintaan jatah kursi tersebut justru datang dari parpol yang berada di luar koalisi Jokowi yang sempat meminta jatah menteri.
“Boleh tanya sama Pak Johnny (G Plate, Sekjen NasDem). Koalisi sembilan parpol itu sampai sekarang tidak pernah bicara tentang power sharing. PPP dapat kementerian apa, NasDem apa, itu tidak pernah,” kata Arsul kepada wartawan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/8/2018).
“Bahkan yang tidak mau masuk ke kita yang minta power sharing-nya,” kata Johnny menimpali.
“Kita tidak membahas power sharing. Kan ada yang tadinya mau masuk sudah sepakat, minta menteri sudah dikasih, posnya pun sudah jelas, habis itu nggak jadi. Padahal kami yang di dalam nggak pernah ngomongin itu,” kata Arsul menambahkan.
Baca juga : Jokowi – Ma’ruf Amin Mendaftar ke KPU
Namun sayangnya Arsul enggan membeberkan lebih lanjut terkait parpol yang dimaksud. Arsul mengatakan bahwa alih-alih meminta jatah kursi menteri, partai-partai malah menyumbang pikiran untuk visi-misi Jokowi.
Arsul menjelaskan jika PPP menyumbang pemikiran untuk visi keislaman, sementara NasDem meminta sejumlah daerah lebih diperhatikan.
“Kalau NasDem, misalnya, dominannya lebih banyak minta perhatian di daerah Nusa Tenggara. Nah, wajar karena dapilnya sana. Itu, lo,” ujar Arsul
“Karena Nusa Tenggara Timur itu representasi dari wilayah yang butuh perhatian. Wajar,” pungkas Johnny.
(Muspri-www.harianindo.com)
