Home > Ragam Berita > Nasional > PKS Minta Maaf Tak Bisa Merealisasikan Rekomendasi Ijtimak ulama

PKS Minta Maaf Tak Bisa Merealisasikan Rekomendasi Ijtimak ulama

Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diketahui telah sepakat untuk ikut mengusung duet Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

PKS Minta Maaf Tak Bisa Merealisasikan Rekomendasi Ijtimak ulama

Meski demikian, namun PKS merasa bahwa keputusannya tersebut memang menyimpang dari hasil ijtimak Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama yang merekomendasikan nama Ustaz Abzul Somad (UAS) atau Salim Segaf al-Jufri sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo.

“Pada kesempatan ini, izinkan saya dan PKS memohon maaf kepada para ulama dan segenap umat yang telah memberikan rekemondasi melalui ijtimak ulama,” kata Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Habsy, Jumat (10/8/2018).

Aboe mengatakan, karena dinamika politik yang luar biasa maka PKS hanya bisa mengamankan rekomendasi untuk mengusung Prabowo sebagai capres. Akan tetapi, PKS gagal meloloskan rekomendasi dari GNPF Ulama soal UAS maupun Salim Segaf.

“Kami mohon maaf belum bisa merealisasikan rekomendasi ijtimak ulama secara sempurna,” kata wakil ketua Fraksi PKS di DPR itu.

Akan tetapi, lanjut Aboe, hingga saat ini PKS masih memiliki komitmen tinggi untuk melanjutkan semangat pergantian kepemimpinan nasional dengan mengikuti berbagai masukan ulama. Legislator PKS tersebut juga mengharapkan terpilihnya Sandiaga sebagai cawapres pendamping Prabowo akan menghindari pergesekan.

Aboe juga meyakini keputusan partainya untuk mengusung Sandi sebagai cawapres pendamping Prabowo bakal menjadi sebuah warna baru yang segar dalam Pilpres 2019 mendatang.

“Kehadirannya diyakini akan menyedot kalangan milenial dan kalangan wirausahawan muda sehingga ini akan membawa geliat positif untuk suasana politik dan ekonomi nasional,” pungkas Aboe.

(Ikhsan Djuhandar – harianindo.com)

x

Check Also

Zulhas Kritik Utang RI, PDIP : "Ketua MPR Kali Ini Bukan Seorang Negarawan"

Zulhas Kritik Utang RI, PDIP : “Ketua MPR Kali Ini Bukan Seorang Negarawan”

Jakarta – Baru-baru ini, Ketua MPR Zulkifli Hasan diketahui memberikan kritikan kepada pemerintahan Presiden Joko ...