Home > Ragam Berita > Nasional > Bawaslu Tegaskan Gugatan M. Taufik Tidak Memenuhi Syarat

Bawaslu Tegaskan Gugatan M. Taufik Tidak Memenuhi Syarat

Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta hari ini menerima gugatan bakal caleg Gerindra M Taufik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena statusnya sebagai eks napi korupsi.

Bawaslu Tegaskan Gugatan M. Taufik Tidak Memenuhi Syarat

M. Taufik

Komisioner Bawaslu DKI Puadi menuturkan, Bawaslu akan memproses gugatan ini dan bisa saja hasilnya menerima gugatan Taufik. Tapi, keputusan tetap berada di KPU untuk menerima atau tidak amar putusan itu.

Bila KPU tak menerima amar putusan, Taufik bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keputusan pengadilanlah yang bersifat mengikat.

“Andaikan amar putusannya nanti menerima permohonan bakal calon ya tetap KPU menindaklanjuti. Tetapi andaikan (KPU) tidak menerima permohonan maka pemohon melakukan upaya hukum lagi. Ya ke PTUN itu lagi. Itu final mengikat untuk Pemilu 2019,” kata Puadi di kantor Bawaslu DKI, Jakarta Utara, Kamis (16/8/2018).

Puadi menjelaskan, mediasi antara Taufik dengan KPU akan dilaksanakan pada Senin (20/8/2018). Bila tidak menemui titik temu maka selanjutnya gugatan dibahas melalui proses adjudikasi (persidangan).

“Hari Senin nanti (adjudikasi) ya tanggal 20. Ya terus saja nanti hari Senin, Selasa, Rabu, kita ini proses adjudikasi nanti lanjut lagi nih di sini di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat depannya,” ungkapnya.

Baca juga: Mardani Belum Bisa Memastikan Jadi Wagub DKI

Puadi menuturkan, amar putusan Bawaslu sesuai timeline akan ditetapkan pada tanggal 3 september 2018. Ia menegaskan Bawaslu tak akan menunggu putusan Mahkaha Agung dan tetap memproses gugatan ini.

“3 September nanti baru Bawaslu memutuskan apakah nanti menerima atau menolak. Kita tidak melihat sudut pandang nanti keluarnya putusan Mahkamah Agung tapi ini tetap berjalan ya kita kan berjalan di rel undang-undang,” jelasnya. (Tita Yanuantari – harianindo.com)

x

Check Also

Setya Novanto Tampik Isu antongi USD 7,3 Juta Dalam Kasus E-KTP

Setya Novanto Tampik Isu antongi USD 7,3 Juta Dalam Kasus E-KTP

Jakarta – Terpidana kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Setya Novanto tetap ...